TMP Surabaya Peringatkan Effendi Simbolon: Sudah Dipecat Partai, Tidak Punya Alasan Berkomentar

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Setiawan, Sekretaris TMP Kota Surabaya
Setiawan, Sekretaris TMP Kota Surabaya

i

SURABAYA - Mantan kader PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, baru-baru ini memicu kontroversi dengan menyerukan agar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keterlibatan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku. Pernyataan tersebut langsung mendapat kecaman keras dari Taruna Merah Putih (TMP) Kota Surabaya.

Setiawan, Sekretaris TMP Kota Surabaya, menilai langkah Effendi sebagai tindakan yang tidak jelas. “Effendi itu dipecat oleh partai, sekarang dia siapa? Kok bisa-bisanya minta Bu Mega mundur? Dia justru yang tidak jelas,” ujar Setiawan tegas, Jumat (10/1/2025).

Setiawan juga menanggapi kritik Effendi terhadap PDI Perjuangan yang disebutnya sebagai partai yang tidak jelas. Menurut Setiawan, Effendi sendiri yang tidak punya arah. "Dia dipecat dari partai, itu bukti dia tidak punya pendirian dan loyalitas, meski sebelumnya dibesarkan oleh partai," ujarnya menegaskan.

Tak hanya itu, Setiawan juga menyoroti adanya politisasi hukum yang kini berkembang, yang berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan mereka yang tak sejalan dengan kekuasaan. "Jika ini dibiarkan, mereka yang bukan siapa-siapa bisa jadi korban dari ketidakadilan hukum yang dimainkan oleh penguasa," tegasnya.

Setiawan menegaskan bahwa seluruh kader PDI Perjuangan tetap solid dan bersatu, sesuai dengan keputusan Rakernas yang mendukung Megawati untuk terus memimpin partai. Ia juga menegaskan bahwa suara pengkhianat seperti Effendi tidak perlu diperhitungkan. (*)

Berita Terbaru

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…