SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim), mengapresiasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menariknya, tahun ini merupakan WTP ke-10 secara berturut-turut sejak tahun 2015
Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, mengungkapkan, predikat WTP ini tidak hanya diraih Jatim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024, akan tetapi telah ke-10 kalinya.
“Harus kemudian mengapresiasi ya, karena memang ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjaga tradisi 10 tahun, 10 kali berturut turut WTP,” ujar politisi PDIP ini, seusai Paripurna, Kamis (24/4/2025).
Meski demikian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan empat catatan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, Dewan meminta agar eksekutif segera menindaklanjuti.
“Tapi kami juga melihat ada beberapa catatan atau rekomendasi dari BPK. Ini yang kemudian menjadi fokus kita, tidak kemudian pasca WTP selesai, tidak! tapi rekomendasi itu yang harus kita selesaikan,” katanya.
Adapun empat catatan yang perlu diperbaiki adalah, penatausahaan keuangan kegiatan, serta barang milik daerah, kemudian pengelolaan belanja hibah, maupun belanja bantuan keuangan.
“Batas waktu 60 hari akan kita maksimalkan, agar sebelum itu bisa kita selesaikan permasalahan permasalahan yang disampaikan atau rekomendasi yang disampaikan BPK tadi,” ucapnya.
Pemprov Jatim wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan selambat lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bahwa raihan Opini WTP sepuluh kalinya berturut sejak 2015 merupakan bentuk akuntabilitas dan kerja keras seluruh stakeholder terutama wujud komitmen tata kelola pemerintahan yang baik.
Raihan WTP ini, tidak terlepas dari peran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah dan stakeholder lain yang memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian ini adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya dari jajaran eksekutif, tapi juga dukungan DPRD, pengawasan BPK RI, serta partisipasi aktif masyarakat Jawa Timur,” ujarnya. (*)
Editor : Redaksi
