SURABAYA — Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti sejumlah persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari kasus ijazah siswa tertahan hingga keterlambatan realisasi bantuan sosial. Hal ini mencuat dalam rapat koordinasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya di gedung DPRD, Senin (6/10/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, turut menghadirkan perwakilan dari Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Surabaya.
Dalam forum tersebut, anggota Komisi D, Ajeng Wira Wati, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan seluruh warga Surabaya memperoleh hak pendidikan tanpa hambatan.
“Tidak boleh ada anak yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena ijazahnya tertahan. Pemerintah bersama Baznas harus menemukan solusi permanen agar masalah ini tidak terus berulang,” tegas Ajeng.
Sementara itu, dr. Zuhrotul Mar’ah menyoroti perlunya peningkatan efektivitas program bantuan sosial dan ekonomi. Menurutnya, tanpa pendampingan yang berkelanjutan, banyak penerima program seperti bantuan rombong usaha akhirnya tidak bisa berkembang.
“Bantuan seharusnya diikuti pembinaan agar benar-benar memberdayakan masyarakat, bukan sekadar penyerahan simbolis,” ujarnya.
Anggota Komisi D lainnya, Abdul Malik, juga menyoroti keterlambatan pelaksanaan program bedah rumah. Ia menegaskan bahwa jika kondisi rumah warga sudah membahayakan, maka bantuan harus segera turun tanpa menunggu tahun anggaran berikutnya.
“Kondisi darurat perlu langkah cepat dan tanggap. Jangan sampai warga menanggung risiko terlalu lama,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh, menegaskan bahwa dana BOS dan BOPDA tidak digunakan untuk pungutan tambahan di sekolah swasta. Ia memastikan pihaknya menyiapkan data terbaru agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait alokasi dana pendidikan.
Sementara dari Disperinaker, Ridwan memaparkan sejumlah program padat karya dan bantuan alat usaha yang telah menyentuh ratusan warga. Termasuk pelatihan keterampilan bagi eks-ODGJ yang dilaksanakan bersama Dinas Kesehatan sebagai upaya pemberdayaan dan pemulihan sosial.
Ketua Baznas Surabaya, Mohamad Hamzah, menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya mencari solusi dalam program bedah rumah, meski terkendala status tanah yang belum jelas.
“Jika lahan masih sengketa atau atas nama ahli waris, kami tidak bisa melakukan pembangunan. Tapi kami tetap hadir dengan bantuan ekonomi produktif agar warga tetap berdaya,” jelasnya.
Hamzah juga menyebutkan, koordinasi terus dilakukan dengan Pemkot dan Baznas Provinsi untuk menyelesaikan kasus ijazah tertahan di sekolah swasta, sehingga tidak lagi menghambat masa depan pelajar di Surabaya.
Menutup rapat, Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program sosial benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Komisi D akan terus mengawal setiap program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Sinergi antara Pemkot, Baznas, dan OPD harus semakin kuat agar tidak ada lagi warga yang tertinggal,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
