Panji Bangsa Surabaya Geram: Tuntut Trans7 Minta Maaf atas Pelecehan terhadap Kiai dan Pesantren

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Panji Bangsa Surabaya, Muhamad Faridz Afif
Ketua Panji Bangsa Surabaya, Muhamad Faridz Afif

i

SURABAYA, Bacasaja.id - Ketua Panji Bangsa Surabaya, Muhamad Faridz Afif, mengecam keras penayangan program Xpose Uncensored di stasiun televisi Trans7 yang dianggap melecehkan dan merendahkan martabat kiai serta dunia pesantren.

Tayangan yang mengudara pada Senin, 13 Oktober 2025, itu dinilai penuh narasi tendensius, menyudutkan pesantren, serta menunjukkan ketidaktahuan mendasar terhadap kultur keilmuan dan tradisi pesantren yang sarat nilai adab dan keilmuan.

“Ini bukan sekadar kesalahan produksi atau miskomunikasi media. Ini bentuk pelecehan intelektual dan moral terhadap institusi pesantren serta para kiai yang selama ini menjaga akhlak bangsa. Kami menuntut pertanggungjawaban penuh dari Trans7,” tegas Afif

Atas kejadian ini, Panji Bangsa Surabaya menuntut Trans7 segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf terbuka, terutama kepada KH. Anwar Manshur dan Pondok Pesantren Lirboyo, yang disebut secara tidak pantas dalam tayangan tersebut.

“Kami beri waktu 2×24 jam bagi Trans7 untuk menyampaikan klarifikasi dan meminta maaf secara resmi. Jika tidak, Panji Bangsa Surabaya akan turun langsung menggeruduk kantor Trans7. Ini bukan gertakan. Ini peringatan,” ujar Afif, perwakilan Panji Bangsa Surabaya, dengan nada tegas.

Ia juga menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak boleh tinggal diam dan harus segera memeriksa konten tayangan tersebut karena berpotensi melanggar kode etik jurnalistik dan norma kesusilaan.

“Ini bukan soal amarah sesaat. Ini soal harga diri pesantren dan kehormatan kiai. Kalau lembaga penyiaran dibiarkan seenaknya memelintir fakta dan menebar stigma terhadap dunia pesantren, maka negara ini sedang kehilangan adab dan arah moral,” tandasnya.

Panji Bangsa Surabaya juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, terutama santri dan alumni pesantren, untuk bersatu menjaga kehormatan ulama dan lembaga pendidikan Islam. “Kami tidak anti kritik, tapi jangan sampai kritik dijadikan selubung untuk menghina. Pesantren bukan objek eksploitasi media,” pungkas Afif. (dims)

Berita Terbaru

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong masyarakat agar memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui. Langkah ini…