SURABAYA, Bacasaja.id - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Surabaya menyampaikan kecaman keras terhadap salah satu tayangan di stasiun televisi Trans7 yang dinilai merendahkan dan mendiskreditkan lembaga pesantren serta para kiai.
Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Tubagus Lukman Amin, menegaskan bahwa sebagai partai politik yang lahir dari rahim pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU), pihaknya tidak bisa tinggal diam melihat lembaga yang menjadi benteng moral bangsa dilecehkan melalui media arus utama.
“Saya sebagai Ketua Fraksi PKB Kota Surabaya sangat menyayangkan adanya tayangan yang mendiskreditkan pesantren. Ini bukan sekadar persoalan konten hiburan, tapi menyangkut kredibilitas pesantren sebagai pusat peradaban dan pendidikan akhlak generasi muda,” tegas Tubagus, Selasa (14/10).
Menurutnya, pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga benteng karakter dan moral bangsa yang telah terbukti mencetak generasi penerus yang berakhlak dan berintegritas. Karena itu, segala bentuk penyudutan atau framing negatif terhadap pesantren adalah bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.
“Pesantren itu simbol kearifan lokal dan warisan peradaban Islam Nusantara. Kalau ada media yang menggambarkan sebaliknya, berarti mereka tidak memahami kultur bangsa sendiri,” ujarnya dengan nada tegas.
Tubagus menilai, sebagai lembaga penyiaran nasional, Trans7 seharusnya memiliki sensitivitas sosial dan kultural yang tinggi sebelum menayangkan konten yang menyentuh aspek keagamaan. Ia menegaskan, kesalahan seperti ini bukan sekadar soal teknis produksi, tetapi juga mencerminkan lemahnya kontrol redaksional dan etika jurnalistik.
“Kalau tidak memahami kultur pesantren, jangan menarasikan seolah-olah menyerang. Dampaknya bisa menimbulkan keresahan di kalangan santri, kiai, dan masyarakat pesantren. Ini bukan hal sepele,” lanjutnya.
Lebih jauh, Tubagus juga mengingatkan bahwa ini bukan kali pertama Trans7 menayangkan konten yang menimbulkan kontroversi dan sensitivitas publik. Karena itu, Fraksi PKB mendesak pihak manajemen Trans7 untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat, khususnya kalangan pesantren dan Nahdliyin.
“Sudah beberapa kali hal seperti ini terjadi. Karena itu, kami mendesak Trans7 melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap isi tayangan maupun tim redaksi yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada langkah konkret, berarti mereka tidak menghargai nilai-nilai keberagaman dan kebudayaan bangsa,” tegasnya.
Sebagai representasi politik warga Nahdlatul Ulama di legislatif, Tubagus menegaskan Fraksi PKB akan mengawal kasus ini secara serius dan mempertimbangkan langkah resmi melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur.
“Kami Dorong KPID agar ada sanksi tegas bila ditemukan pelanggaran etik atau konten bermuatan fitnah terhadap lembaga keagamaan. Ini penting, agar dunia penyiaran tetap sehat dan menghormati nilai-nilai luhur bangsa,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
