BATAM - LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) menemukan indikasi Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif anggota DPRD Kota Batam. Mereka diduga memalsukan laporan kwitansi pembayaran hotel, boarding pass maupun akomodasi. Praktek manipulasi inipun disinyalir sudah berlangsung dari tahun ke tahun.
"Masing-masing anggota dewan bisa menerima 5 hingga 20 juta setiap bulan. Kita sedang menyusun data-datanya biar terjadi sinkronisasi. Pertanyaannya apakah semua anggota dewan atau hanya beberapa saja yang terlibat ini," kata Ketua Kodat86 Cak Ta'in Komari SS kepada media Jum'at (28/11).
Menurut Cak Ta'in, untuk melihat potensi terjadinya korupsi itu mudah. Lihat saja besaran anggaran yang dikelola sekretariat DPRD, ada kejanggalan atau tidak. Sebab prinsip pengangguran harus memenuhi unsur kewajaran dan kepatutan. "Kalau normal, kebutuhan anggaran DPRD Batam setahun itu paling sekitar 100 miliar cukup, jika berlebih maka tinggal dicek beberapa pos anggaran nya, terutama ada tidaknya proyek infrastruktur di dalamnya," ujarnya.
Mantan jurnalis, akademisi dan staf ahli DPRD itu, menegaskan dirinya sangat paham bagaimana proses penganggaran dalam program-program pemerintahan, termasuk di sekretariat DPRD Batam. Dinyatakan, dugaan SPPD fiktif itu hampir setiap tahun muncul, bahkan pernah diperiksa penegak hukum meski akhirnya tidak berjalan sampai tuntas.
"Potensi yang bisa dimanipulasi itu, mulai dari mark up pengadaan barang pakai habis, anggaran belanja konsumsi makan dan minum, mark up anggaran kegiatan, bahkan mem-fiktifkan beberapa program dan kegiatan. Akumulasi kita hitung dari total anggaran sekretariat dewan, wajar gak habis semua. Namun Kami coba fokus pada SPPD fiktif itu, sebab ini yang berulang setiap tahun dan memunculkan spekulasi," jelasnya.
Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, SPPD fiktif dimulai dari tujuan kunjungan kerja, kebenaran keberangkatan, pemesanan dan kwitansi pembayaran hotel, hingga boarding pas. "Kita sedang menginventarisir semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan dinas. Dari jumlah anggarannya saja akan ketahuan apakah angkanya sesuai atau berlebih? Informasi dan data yang kita dapat sementara sudah cukup untuk disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut," jelasnya.
Kebetulan, lanjut Cak Ta'in, pekan depan dirinya harus memenuhi panggilan salah satu lembaga penegak hukum di Jakarta, sehingga dapat sekalian menyampaikan data dan informasi awal ke penyidik. "Bisa langsung menyampaikan laporan resmi nanti, sebab saat ini kami sedang menyusun narasi tentang dugaan korupsi tentang SPPD fiktif di beberapa DPRD di Kepri, termasuk DPRD Kota Batam. Segera kita selesaikan laporan dan berkasnya," tandasnya. ***
Editor : Redaksi
