SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Deni Wicaksono bersikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung atau melalui DPRD. Sikap tersebut sejalan dengan posisi resmi PDI Perjuangan yang telah disampaikan secara terbuka ke publik.
“Ini kemunduran demokrasi, ketika kemudian kita sudah maju ke depan, harus mundur kembali dengan dasar argumentasi yang menurut saya hari ini belum klir,” kata Deni di Surabaya, Kamis (1/1/2026).
Menurut Deni, pemilihan gubernur serta bupati atau wali kota oleh DPRD tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat. Dia mempertanyakan alasan utama wacana tersebut sebelum publik diajak membahas sistem yang akan diterapkan.
“Sebelum kita masuk ke sistemnya seperti apa, kita lihat dasarnya apa sih, alasannya apa sih. Kenapa kemudian partai-partai mendorong untuk pemilihan oleh DPRD,” ujar dia.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menilai alasan biaya pilkada yang kerap dijadikan dasar perubahan sistem tidak bisa dibenarkan. Menurut dia, mahalnya pilkada seharusnya dijawab dengan perbaikan mekanisme, bukan mengubah hak pilih rakyat.
“Alasannya kan pilkada berbiaya mahal. Apakah kemudian dengan biaya mahal sistemnya diubah? Kan tidak seperti itu. Perbaiki dong mekanismenya, penyelenggaranya, teknisnya, aturannya,” ujarnya.
Deni menyebut suara rakyat tetap menjadi fondasi utama demokrasi langsung. Meski DPRD merupakan wakil rakyat, dia memandang keterwakilan tersebut tidak bisa menggantikan kehendak pemilih secara utuh.
“Ketika aspirasi puluhan ribu rakyat kemudian diwakilkan ke satu orang untuk memilih seseorang, itu saya rasa keterwakilannya kurang pas juga,” katanya.
Dia mencontohkan pengalaman pribadinya dalam pemilu legislatif. Menurut dia, tidak ada jaminan suara pemilih dapat diseragamkan dalam satu pilihan politis.
“Perolehan suara saya kemarin 91 ribu. Apakah 91 ribu orang itu semuanya sepakat memilih satu orang, saya tidak bisa menjamin,” ujar dia.
Di sisi lain, Deni menegaskan PDI Perjuangan tetap menghargai dinamika politik yang berkembang. Dia menekankan komitmen partai untuk menjaga amanat reformasi terkait pemilihan langsung kepala daerah.
“Bahwa kepala daerah dipilih rakyat itu masih menjadi salah satu amanat reformasi yang kita perjuangkan bersama,” kata dia.
Deni juga menegaskan PDI Perjuangan siap menerima hasil akhir jika kalah dalam pengambilan keputusan. Namun, sikap politik partai disebut sudah jelas dan terbuka.
“Biarkan rakyat mencatat bahwa PDI Perjuangan punya sikap yang tegas. Kalau kami kalah, kami akan mengakui undang-undang yang berlaku, tapi sikap kami jelas, pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat,” pungkas Deni. (*)
Editor : Redaksi
