SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas intervensi bantuan pendidikan Program Beasiswa Pemuda Tangguh pada tahun 2026. Perluasan tersebut mencakup kerjasama dengan perguruan tinggi negeri, swasta, serta lembaga pendidikan. Program ini ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin ber-KTP Surabaya yang masuk dalam Desil 1 hingga 5.
Dalam program tersebut, Pemkot Surabaya memberikan bantuan biaya pendidikan maksimal Rp2.500.000 per semester, serta uang saku sebesar Rp300.000 per bulan selama 10 bulan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Heri Purwadi mengatakan, hasil evaluasi Pemkot Surabaya menemukan adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Berdasarkan data, sekitar 70 persen penerima manfaat bukan berasal dari keluarga miskin dan pra-miskin.
"Menyangkut kebutuhan mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin menjadi tanggungjawab Pemkot Surabaya. Bapak Wali Kota (Eri Cahyadi) berpesan bahwa bantuan perkuliahan atau pendidikan tidak boleh kapitalis," ujar Heri, Jumat (23/1/2026).
Ia mengungkapkan sebagian besar penerima bantuan justru berasal dari jalur mandiri, yang umumnya diikuti oleh keluarga mampu karena adanya kewajiban membayar uang gedung. "Yang dapat bantuan banyak dari jalur mandiri yang mana jalur ini banyak orang mampu dan ada uang gedungnya," katanya.
Heri menjelaskan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan pengecekan langsung setelah menerima laporan dari warga. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa banyak penerima bantuan berasal dari jalur mandiri dengan kemampuan ekonomi tinggi.
"Ketika Pak Wali mendapatkan laporan dari warga, Pak Wali cek agar bantuan tepat sasaran. Ternyata memang benar yang banyak mendapatkan bantuan dari jalur mandiri, yang mana di sana ada uang gedung, berarti dia keluarga mampu dan setelah dicek gaji yang dimasukkan banyak yang di atas Rp15 sampai 20 juta per bulan," ungkap Heri.
Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan utama Program Beasiswa Pemuda Tangguh yang secara khusus diperuntukkan bagi keluarga miskin dan pra-miskin. Jalur mandiri dengan beban uang gedung dinilai menjadi indikator kuat kemampuan ekonomi keluarga. "Pak Wali 'ngamuk' nek bantuan gak tepat sasaran (Pak Wali marah betul ketika bantuan tidak tepat sasaran,)," tegasnya.
Heri menyebut bahwa temuan ini memicu sikap tegas Wali Kota Eri Cahyadi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerima bantuan pendidikan tahun 2026. Pihaknya menegaskan bahwa bantuan tidak boleh dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya mampu secara ekonomi.
"Pak Wali tidak mau bantuan itu hanya dinikmati segelintir orang yang seharusnya bisa untuk banyak orang karena ini kapitalis. Maka untuk orang yang mampu, akan dihentikan, diutamakan untuk yang masuk keluarga sejahtera," tegasnya.
Heri menegaskan bahwa langkah evaluasi ini sejalan dengan amanat konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. "Karena itu prioritas pemberian bantuan biaya perkuliahan diberikan kepada warga Kota Surabaya untuk yang miskin dan pra-miskin," ujarnya.
Meski demikian, Heri memastikan bahwa Pemkot Surabaya berkomitmen tetap memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin. Bantuan tersebut meliputi pembebasan uang gedung serta pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikoordinasikan bersama masing-masing perguruan tinggi.
"Gawe keluarga miskin barek pra-miskin, tetap entuk bantuan gratis uang gedung barek UKT seng diselesekno pemkot karo masing-masing kampus (Buat keluarga miskin dan pra-miskin tetap dapat bantuan gratis uang gedung dan UKT yang diselesaikan oleh pemkot dengan masing-masing kampus)," imbuhnya.
Heri menambahkan, evaluasi ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran. "Negoro teko gawe bantu wong seng gak mampu (Negara hadir untuk membantu orang yang tidak mampu)," pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
