SURABAYA - Perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini menjadi ajang refleksi tentang arah pembangunan Kota Pahlawan ke depan. Di tengah pesatnya pembangunan fisik yang terus menghiasi wajah kota.
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengingatkan bahwa kemajuan Surabaya tidak boleh hanya diukur dari berdirinya gedung-gedung megah, jalan yang semakin lebar, atau fasilitas publik yang semakin modern.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Pernyataan tersebut disampaikan Syaifuddin Zuhri usai mengikuti upacara dan resepsi HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).
Legislator PDI Perjuangan yang akrab disapa Ipuk itu menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memang penting sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Namun, pembangunan fisik tidak boleh menggeser fokus pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
"Selain infrastruktur, kebutuhan dasar masyarakat juga harus menjadi perhatian bersama. Pendidikan, kesehatan, dan fasilitas hunian yang layak harus terus diperkuat agar kesejahteraan warga semakin meningkat," ujarnya.
Menurut Ipuk, Surabaya saat ini telah menjelma menjadi salah satu kota metropolitan paling maju di Indonesia. Berbagai capaian pembangunan berhasil mengangkat daya saing kota, menarik investasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun di balik capaian tersebut, masih ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Akses pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, hingga penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi agenda prioritas pembangunan.
Sebab, kemajuan sebuah kota tidak hanya tercermin dari kemegahan fisiknya, melainkan juga dari kualitas hidup warganya.
"Jangan sampai pembangunan hanya terlihat megah dari luar, tetapi masih ada warga yang kesulitan mengakses layanan dasar. Pembangunan harus menghadirkan manfaat yang nyata dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat," tegasnya.
Sebagai Ketua DPRD Surabaya, Ipuk memastikan lembaganya akan terus mengawal berbagai program pembangunan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimiliki DPRD, kata dia, harus digunakan untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan harapan bagi warga. Tidak hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga membangun kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi penentu masa depan Surabaya.
Dalam momentum HJKS ke-733 ini, Ipuk juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan utama Kota Pahlawan. Menurutnya, keberhasilan Surabaya selama ini lahir dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga warga di tingkat kampung.
"Surabaya dibangun dengan semangat kebersamaan. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus terus dilibatkan dalam pembangunan agar kota ini semakin maju dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh warga," katanya.
Bagi Ipuk, memasuki usia ke-733 tahun, Surabaya harus terus bergerak menjadi kota yang tidak hanya modern dan maju secara fisik, tetapi juga humanis, inklusif, dan berkeadilan. Kota yang memberi ruang bagi semua warganya untuk tumbuh, memperoleh pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah diakses, serta kesempatan hidup yang lebih layak.
"Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Surabaya harus menjadi kota yang humanis, modern, dan menjadi kebanggaan generasi mendatang," tegasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan kota sejatinya bukan tentang seberapa tinggi gedung yang dibangun, melainkan seberapa tinggi kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya. Di usia 733 tahun, tantangan Surabaya bukan lagi sekadar membangun kota, tetapi memastikan setiap hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh warganya tanpa terkecuali. (dim)
Editor : Redaksi
