SURABAYA - Duka mendalam masih menyelimuti keluarga TJK alias Thomas (19), pelajar SMA kelas XII yang meninggal dunia setelah mengalami luka berat akibat dugaan penganiayaan oleh sekelompok remaja. Tangis keluarga pecah saat Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, mendatangi rumah duka di Kawasan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes pada Senin sore (8/6/2026).
Kedatangan Anas disambut isak tangis keluarga yang hingga kini masih sulit menerima kepergian Thomas. Dalam suasana haru, keluarga kembali menceritakan detik-detik terakhir sebelum korban ditemukan dalam kondisi kritis hingga akhirnya meninggal dunia.
Tante korban, menceritakan Thomas hanya berpamitan keluar rumah untuk membeli paket data internet dan mencari makan pada Sabtu malam (30/05/2026). Namun beberapa saat kemudian, keluarga menerima kabar bahwa Thomas ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan telah dilarikan ke rumah sakit.
"Bilangnya cuma pamit cari makan sebentar. Kalau saya tahu akan terjadi seperti ini, pasti saya cegah atau saya antar sendiri," ujarnya sambil menangis.
Thomas sempat menjalani perawatan di rumah sakit sebelum dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Namun kondisinya terus memburuk akibat luka serius yang dialami.
"Operasinya gagal karena otaknya bengkak. Kata dokter banyak pukulan benda tumpul yang menyebabkan kondisinya semakin parah," lanjutnya
Di hadapan Anas Karno, keluarga meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
"Saya minta keadilan untuk Thomas. Saya mohon kasus ini diusut sampai tuntas. Anak yang saya asuh dari kecil harus pergi dengan keadaan seperti ini," ujarnya dengan suara bergetar.
Thomas dikenal sebagai sosok pendiam dan berprestasi. Ia merupakan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bercita-cita melanjutkan kuliah setelah lulus SMA.
"Dia anak yang baik, tidak pernah membuat masalah. Bahkan sudah punya rencana kuliah. Kami tidak pernah mendengar dia punya musuh," tambahnya.
Mendengar langsung kesaksian keluarga korban, Anas Karno mengaku prihatin dan meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut agar keluarga mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
"Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ada seorang remaja yang memiliki masa depan, penerima beasiswa, yang bercita-cita melanjutkan pendidikan, tetapi harus kehilangan nyawa secara tragis. Negara harus hadir memberikan keadilan bagi keluarga," tegas legislator Fraksi PDIP tersebut
Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPC PDIP itu juga merasa prihatin seirinh dengan rentetan kasus kriminal yang belakangan terjadi di Surabaya, mulai dari penganiayaan pelajar hingga meninggal dunia sampai kasus penjambretan yang menyebabkan seorang ASN meninggal setelah menjalani perawatan kritis di rumah sakit.
Menurutnya, kejadian-kejadian tersebut harus menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
"Jangan sampai warga Surabaya merasa takut ketika keluar rumah. Keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kejadian yang merenggut nyawa seperti ini tidak boleh dianggap biasa," ujarnya
Sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas mendorong penguatan sinergi antara kepolisian, Satpol PP, perangkat wilayah, dan Command Center 112 untuk mempercepat pencegahan maupun penanganan tindak kriminal.
Ia meminta kepolisian lebih meningkatkan patroli dalam perberantasan pelaku kejahatan. Sementara Pemerintah Kota Surabaya mengoptimalkan fungsi CCTV, patroli Satpol PP, serta layanan darurat Command 112 agar respons terhadap laporan masyarakat semakin cepat.
Anas mengapresiasi tindakan cepat aparat kepolisian yang sudah mengamankan sejumlah tersangka dalam kasus ini
"Tindakan cepat ini setidaknya bisa memberikan rasa tenang terhadap keluarga korban yang menuntut keadilan," terangnya.
4 remaja berinisial CJF, AAY, KVRL, dan RU sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku penganiayaan oleh Polrestabes Surabaya.
Anas Karno mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban sekaligus memberikan santunan.
Kasus kematian Thomas menjadi perhatian dan keprihatinan publik. Aparat kepolisian tengah mendalami untuk mengungkap kasus tersebut. (dim)
Editor : Redaksi
