Dinasti Mataram Bersatu, Petisi Sentonodalem Tegaskan Dukungan untuk SISKS Paku Buwono XIV

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Petisi dukungan penuh kepada KGPH Hangabehi sebagai SISKS Paku Buwono XIV
Petisi dukungan penuh kepada KGPH Hangabehi sebagai SISKS Paku Buwono XIV

i

SURAKARTA –  kembali menjadi sorotan setelah keluarga besar Dinasti Mataram menggelar pertemuan penting di Sasana Hondrowina, Jumat malam (12/6/2026).

Pertemuan yang dihadiri sentonodalem dan perwakilan trah keturunan Paku Buwono tersebut menghasilkan sebuah petisi dukungan penuh kepada KGPH Hangabehi sebagai SISKS Paku Buwono XIV, penerus tahta Karaton Surakarta Hadiningrat.

Petisi tersebut dibacakan langsung oleh Pengageng Sasana Wilapa sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Karaton Surakarta Hadiningrat, GKR Koes Moertiyah Wandansari atau yang akrab disapa Gusti Moeng.

Dalam pembacaan petisi tersebut, Gusti Moeng menegaskan bahwa keputusan keluarga besar Dinasti Mataram telah melalui proses panjang berdasarkan adat, musyawarah keluarga, hingga penguatan hukum negara.

Petisi tersebut kemudian disepakati bersama oleh para sentonodalem dari trah Paku Buwono II hingga Paku Buwono XIII yang hadir dalam pertemuan di Sasana Hondrowina Karaton Surakarta Hadiningrat.

Dalam isi petisi disebutkan bahwa dukungan kepada KGPH Hangabehi / GPH Mangkubumi / BRM Suryo Suharto sebagai penerus tahta Karaton Surakarta Hadiningrat merupakan tindak lanjut dari kesepakatan keluarga besar Dinasti Mataram pada 13 November 2025.

Kesepakatan tersebut sebelumnya telah dituangkan dalam berita acara, dibuatkan akta notaris, dan diperkuat melalui putusan pengadilan yang sah.

“Kesepakatan keluarga besar Dinasti Mataram tersebut telah memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar penetapan SISKS Paku Buwono XIV,” demikian salah satu isi petisi yang dibacakan dalam pertemuan tersebut.

Tidak hanya itu, pihak Karaton juga menegaskan bahwa penguatan legal formal semakin jelas setelah adanya keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait penggunaan nama dan jabatan SISKS Paku Buwono XIV.

Dalam petisi tersebut ditegaskan bahwa nama dan jabatan SISKS Paku Buwono XIV tidak dapat digunakan oleh pihak lain karena telah memiliki dasar hukum resmi sesuai ketentuan negara.

Pertemuan sentonodalem yang berlangsung khidmat itu juga menjadi momentum persatuan keluarga besar Dinasti Mataram Karaton Surakarta Hadiningrat.

Melalui petisi tersebut, keluarga besar Dinasti Mataram menyatakan siap bersatu padu dan bergotong royong untuk mempersiapkan pelaksanaan Jumeneng Dalem SISKS Paku Buwono XIV sebagai pelengkap penobatan Raja Karaton Surakarta Hadiningrat.

Langkah tersebut dinilai menjadi simbol penting dalam menjaga kelestarian adat, budaya, serta keberlangsungan sejarah panjang Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa.

Dengan dukungan keluarga besar Dinasti Mataram serta penguatan hukum negara, posisi SISKS Paku Buwono XIV disebut semakin kokoh baik secara adat maupun legal formal.

Pelaksanaan Jumeneng Dalem yang direncanakan dalam waktu dekat kini menjadi perhatian masyarakat, khususnya para pemerhati budaya dan sejarah Jawa di Indonesia.

 

Berita Terbaru

Terpilih Jadi Ketua Umum HIPMI, Ini Profil Ade Jona Prasetyo

Terpilih Jadi Ketua Umum HIPMI, Ini Profil Ade Jona Prasetyo

Jumat, 12 Jun 2026 21:34 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 21:34 WIB

JAKARTA- Ade Jona Prasetyo resmi terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2026-2029 dalam…

LIPUTAN KHUSUS : Sengkarut PPDB SMA Jatim 2026, Hingga Kursi Sekolah Negeri Diduga Sengaja "Dijual" ke Penawar Tertinggi

LIPUTAN KHUSUS : Sengkarut PPDB SMA Jatim 2026, Hingga Kursi Sekolah Negeri Diduga Sengaja "Dijual" ke Penawar Tertinggi

Jumat, 12 Jun 2026 21:28 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 21:28 WIB

SURABAYA- Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA di Jawa Timur tahun 2026 kembali meledak menjadi skandal publik. Kebijakan sepihak dari Dinas…

Bunda Lisdyarita Serahkan LKPD Unaudited 2025 kepada BPK Jatim

Bunda Lisdyarita Serahkan LKPD Unaudited 2025 kepada BPK Jatim

Jumat, 12 Jun 2026 16:38 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 16:38 WIB

PONOROGO- Plt. Bupati Ponorogo, Bunda Lisdyarita, bersama Ketua DPRD Ponorogo menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025 kepada…

KPK Dalami Pernyataan Tersangka soal Aliran Uang Suap ke Pimpinan BPK

KPK Dalami Pernyataan Tersangka soal Aliran Uang Suap ke Pimpinan BPK

Jumat, 12 Jun 2026 12:55 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 12:55 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan BPK. Pendalaman dilakukan setelah Titin…

Mangkir dari Pemeriksaan, Tersangka Kasus CSR BI-OJK Akan Dipanggil Kembali

Mangkir dari Pemeriksaan, Tersangka Kasus CSR BI-OJK Akan Dipanggil Kembali

Jumat, 12 Jun 2026 12:52 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 12:52 WIB

JAKARTA– KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan p…

Gus Afif Resmi Jadi Ketua PKB Surabaya, Siap Satukan Kader dan Perkuat Basis Partai

Gus Afif Resmi Jadi Ketua PKB Surabaya, Siap Satukan Kader dan Perkuat Basis Partai

Jumat, 12 Jun 2026 12:32 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 12:32 WIB

SURABAYA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menetapkan Muhammad Faridz Afif atau yang akrab disapa Gus Afif sebagai Ketua Dewan …