JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusut Kejaksaan Agung. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejagung.
Oleh karena itu, lanjut Budi, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. "KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum lain,” kata Budi dalam keterangannya dikutip Senin, 22 Juni 2026.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
Ia menekankan, fokus utama KPK saat ini adalah memastikan proses hukum dapat berjalan optimal sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum untuk mengungkap kasus, mempertanggungjawabkan pihak yang terlibat, serta memulihkan kerugian negara dapat tercapai.
“Fokus utama saat ini adalah memastikan proses hukum dapat berjalan. Tentunya secara optimal sesuai kewenangan masing-masing lembaga,” ujarnya.
Selain aspek penindakan, Budi menjelaskan KPK juga memiliki peran dalam upaya pencegahan korupsi. Sebelumnya, KPK telah melakukan kajian dan mengidentifikasi berbagai potensi risiko korupsi dalam tata kelola Program MBG.
Karena itu, KPK akan terus memantau serta berkoordinasi dengan kementerian, lembaga. Kemudian juga, pihak terkait lainnya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian yang telah disampaikan.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada proses hukum. Tetapi juga harus diikuti penguatan sistem pencegahan agar potensi penyimpangan tidak terulang.
“Oleh karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan tata kelola menjadi bagian penting. Untuk memastikan program-program strategis pemerintah dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” katanya.
KPK juga menegaskan akan terus mendukung upaya penegakan hukum maupun perbaikan tata kelola yang dilakukan para pemangku kepentingan. Hal ini guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan berintegritas.
Editor : Redaksi
