Dugaan Penyelewengan TKD di Sidoarjo, Inspektorat Turun Tangan

author bacasaja.id

- Pewarta

Rabu, 17 Feb 2021 18:30 WIB

Dugaan Penyelewengan TKD di Sidoarjo, Inspektorat Turun Tangan

i

Kantor Balai Desa Sidomojo, Krian, Sidoarjo.

BACASAJA.ID - Dugaan adanya penyimpangan hasil sewa tanah kas desa (TKD) di Desa Sidomojo, Krian Sidoarjo yang dilakukan oleh oknum perangkat desa lama hingga kini masih diselidiki oleh kepolisian.

Terbaru, Inspektorat telah mendatangi Kantor Balai Desa Sidomojo untuk melakukan pemeriksaan dan pemanggilan. Dari informasi yang dihimpun hal tersebut dilakukan pada Rabu (10/2/2021) pekan lalu.

Baca Juga: Pastikan Sampang Aman, Kapolres Sidak Pos-Pos Keamanan

"Bukan hari ini, tapi sudah Rabu minggu lalu dari Inspektorat datang untuk memeriksa dan melakukan pemanggilan. Semuanya sudah clear," ujar Carik Desa Sidomojo, Churil Fauziah ditemui Rabu (17/2/2021).

Sementara itu, Wakasat Reskrim Polresta Sidoarjo, AKP Imam Yuwono mengatakan bahwa sampai saat ini dugaan kasus penyelewengan hasil sewa tanah kas desa di Desa Sidomojo masih dalam proses penyelidikan.

"Benar, sampai saat ini masih dalam penyelidikan, dan pengumpulan data untuk proses lebih lanjut," ucap Imam saat dikonfirmasi.

Baca Juga: Nataru 2022 Diperbolehkan, Kombes Pol Yusep: Kami Lakukan Pengamanan Ring Berlapis

Sekadar diketahui, TKD Sidomojo yang berada di Dusun Kalongan, Desa Gamping Krian itu dinilai tak produktif. Selain itu, irigasinya juga dinilai tak terlalu baik. Sehingga perangkat menyewakannya ke pihak swasta.

Luas lahan sekitar 5,5 hektar yang disewakan tersebut selama ini sistem sewanya tidak diketahui oleh warga secara transparan.

Juli 2020 lalu, pemerintah desa mengundang badan permusyawatan desa (BPD) untuk membahas hal tersebut. Hasilnya akan dilakukan pembahasan bersama tokoh masyarakat. Kemudian hal itu dibawa saat musyawarah desa (Musdes).

Baca Juga: Teuku Tegar Abadi, Atlet Lompat Galah Peraih Medali Emas PON Papua Dijamin jadi Polisi

Saat musdes itu, berdasarkan surat perjanjian sewa, TKD tersebut disewa sebesar Rp 31 juta pertahun. Namun rupanya dari kwitansi yang ada, harganya sebesar Rp 54 juta, yang diterima oleh salah seorang perangkat desa lama.

Karena ada selisih warga curiga ada dugaan korupsi dan akhirnya melaporkannya ke pihak kepolisian. (ads/rg4)

Editor : Redaksi

BERITA TERBARU