BACASAJA.ID - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Subandi menginginkan pengisian jabatan mulai dari Camat hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Sidoarjo diisi oleh kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
Menurutnya, dorongan ini layak karena sudah 20 tahun Sidoarjo dipimpin oleh kader NU. Pernyataan itu tersebar melalui video yang diunggah YouTube Inilah Sidoarjo pada Sabtu (6/3/2021) lalu.
"Maka kita tidak salah menyampaikan itu. Mana orang-orang kita yang berorganisasi NU dan orang NU yang bisa dijadikan camat. Kan sekarang bisa dilihat, camat kita yang tidak NU berapa? Camat yang mau ngopeni NU berapa?," ujar Subandi dikutip dalam video tersebut, Selasa (9/3/2021).
Menurutnya, pejabat atau camat tidak harus kader murni, yang penting punya loyalitas, bisa merawat ranting, bisa bekerjasama dengan para kiai, MWC NU, serta tidak lepas perannya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Begitu juga di OPD, khususnya Dinas Pendidikan yang juga harus dipegang kader NU. Karena pihaknya ingin Ma'arif dapat mengakses anggaran dengan porsi yang berbeda.
"Jaman dulu kan dipukul rata anggarannya Rp30 juta, Rp20 juta. Insyaallah tahun depan kita akan merubah Perbup itu agar pendidikan Ma'arif dapat Rp200 juta atau Rp250 juta untuk pembangunan pendidikan," ujarnya.
Ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut mengatakan bahwa Pemkab Sidoarjo juga telah mengalokasikan anggaran untuk NU. Hal itu diakuinya sudah dilakukan sejak era Bupati Saiful Illah, dan tahun ini kembali akan dilakukan harmonisasi oleh Pemkab Sidoarjo dengan PCNU.
"Dengan APBD sebesar Rp5,2 triliun, maka pemerintah mampu memberikan anggaran Rp25 miliar. Ini tinggal direalisasikan," ucapnya.
Terpisah, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Dr Suko Widodo mengungkapkan, narasi yang dibangun oleh Subandi dinilai tidak etis. Hal itu justru membuat suasana di Sidoarjo menjadi gaduh dan tidak nyaman. Terlebih dalam membangun harmonisasi antar kelompok masyarakat.
"Menjadi wakil bupati harus hati-hati memberikan informasi. Pastikan niatan yang baik, program yang bagus tersampaikan ke masyarakat dengan kemasan yang baik juga. Karena komunikasi itu ada etikanya," ujar Suko.
Lebih lanjut menurut Suko, sebagai wakil bupati harus mengedepankan kepentingan publik tanpa membedakan suku, agama, atau kelompok tertentu. Termasuk dalam mengambil kebijakan untuk karir ASN.
"Jangan sampai ASN yang bukan termasuk golongannya Pak Bandi kemudian terdiskriminasikan. Setiap ASN berhak mengembangkan karirnya sesuai kompetensi dan kinerjanya," tegas Suko.
Suko menambahkan, komunikasi semacam itu diharapkan tidak terulang lagi. Sebab, pasangan Muhdlor dan Subandi membutuhkan sebanyak mungkin sinergi dan kolaborasi dari masyarakat Sidoarjo.
"Gus Muhdlor pasti malu mendengar wakilnya bicara seperti itu. Para kiai, pimpinan NU juga tidak akan setuju dengan gaya bicara yang cenderung memecah belah kelompok masyarakat di Sidoarjo," pungkasnya. (ads/L1)
Editor : Redaksi
