UMKM di Gresik kembali Digelontor Banpres, Begini Syaratnya

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik Agus Budiono.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik Agus Budiono.

i

BACASAJA.ID - Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kembali dibuka di tahun ini. Bantuan yang menyasar pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di seluruh Indonesia, salah satunya Kabupaten Gresik itu merupakan ikhtiar pemerintah dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Industri dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik, Agus Budiono mengatakan, pendaftaran Banpres UMKM dibuka pada 15-26 April 2021 dengan ketentuan yang berlaku dan secara online.

Sesuai arahan Kementerian koperasi (Kemenkop RI) penyaluran dana Banpres 2021 juga akan mempertimbangkan pengusul lama yang mengajukan di tahun lalu. Para pengaju pun harus memenuhi persyaratan baru di tahun ini, seperti harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).

“Ya benar, dibuka sejak hari ini tanggal 15 sampai 26 April 2021, dengan ketentuan yang berlaku, seperti kalau tahun kemarin cukup KTP dan KK, untuk tahun ini harus menyertakan NIB (Nomor Induk Berusaha) dari dinas perizinan, dan pengusul tahun lalu yang belum dapat bisa diusulkan tahun ini,” kata Agus.

Dijelaskan Agus, untuk nominal Banpres Produktif Usaha Mikro tahun ini hanya senilai 1,2 juta, berbeda dengan tahun lalu yang mencapai 2,4 juta untuk tiap penerima. Kendati demikian, pihaknya tidak membatasi berapa jumlah pendaftar Banpres tersebut.

“Kuotanya bebas, secara nasional 12 juta penerima, tahun kemarin kita mencatat ada 21 ribu lebih yang mendaftar kemudian yang cair ada sejumlah 2445, untuk pencairan bantuan akan langsung ditransfer lewat ATM masing- masing penerima,” ungkapnya.

Agus menjelaskan tugas pihaknya hanya menyampaikan data ke pusat, makanya kami buatkan website online http://bit.iy/BPUMGresik2021.

"Nanti data keseluruhan pendaftar kami setorkan ke pusat, biar kita tahu berapa jumlah pendaftar tahun ini,” imbuh Agus. (TBK)

Berita Terbaru

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Event kali ini menargetkan peserta 4.500 orang.…

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) Choirul Anwar…

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…