Warga Rungkut Wadul Sengketa Lahan Fasum YKP ke DPRD Surabaya

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Suasana hearing sengketa lahan fasum warga Rungkut Kidul RW 10 (YKP) bersama Komisi C DPRD Kota Surabaya di Ruang Rapat Sekretaris Kota, Balai Kota Surabaya.
Suasana hearing sengketa lahan fasum warga Rungkut Kidul RW 10 (YKP) bersama Komisi C DPRD Kota Surabaya di Ruang Rapat Sekretaris Kota, Balai Kota Surabaya.

i

BACASAJA.ID - Sudah 30 tahun lebih polemik sengketa lahan fasum di wilayah Rungkut Kidul RW 10 (YKP) belum menemukan titik temu. Hingga, Pemerintah Kota Surabaya kemudian memberikan fasilitas untuk melakukan rapat dengar pendapat (hearing) antara warga dengan Komisi C DPRD Kota Surabaya.

"Kita memfasilitasi warga yang sekian tahun tidak mendapatkan haknya. Maka kita hearingkan supaya ini segera selesai. Dimana fasum dan fasos yang seharusnya diperuntukkan untuk warga, ini indikasinya dikuasi oleh para pengembang," kata Armuji, Senin (26/4/2021).

Cak Ji, sapaan akrabnya menambahkan, bila Pemkot Surabaya harus mengembalikan. Sebab, YKP saat ini adalah milik Pemkot Surabaya.

"Maka kita luruskan kembali, kita selesaikan sampai ada titik temu," tegasnya.

Sementara itu, Anggraini, salah satu warga Rungkut Kidul RW 10 mengaku, bila pihaknya ingin mendapat kejelasan terkait status fasum yang selama ini sudah dianggap menjadi bagian dari wilayah perumahan.

"Sementara sekarang, banyak pihak yang akan membangun di tempat itu. Dari informasi yang ada memang tanah lahan di lokasi tersebut, ternyata sudah dijual kepada pihak lain. Ini yang kami pertanyakan, apakah mungkin fasum yang semula kita membali rumah dan itu menjadi bagian dari fasilitas yang bisa kita nikmati bersama kemudian dijual," keluh Anggraini, usai hearing.

Soal jual beli lahan itu, ia mengaku tidak mengetahui dan mengharapkan mendapatkam klarifikasi itu dari Pemkot Surabaya.

"Kemudian dengan mobilisasi arat berat yang akan membangun dikawasan itu, asumsi kami sekarang ini adalah sudah keluar IMB nya. Sementara IMB juga memikiki banyak persyaratan. Kami ingin mempertanyakan, jika sudah keluar IMB, maka apa dasarnya? Jika memang fasum sudah beralih fungsi menjadi perdangan dan jasa, maka bagiamana prosesnya dan kapan itu dilakukan?," tegasnya.

Keluhan Anggraini ini bermula sejak tahun 1990 yang hingga saat ini tidak diajak berembuk kembali. Tapi, ia juga mengapresiasi Wakil Wali Kota Surabaya, yakni Armuji yang dinilai sangat responsif dengan memfasilitasi hearing rersebut.

"Dulu perjalanan kami cukup panjang, dan hari ini Pak Wawali sangat rensponsif. Kami berharap, jika fungsinya fasum tolong dikembalikan sebagai fasum," katanya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktio mengatakan, bahwa terkait dengan adanya aduan warga waktu itu, pihaknya sudah melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diposisikan oleh Ketua DPRD Kota Surabaya tentang sarana dan prasarana fasilitas.

"Memang rapat belum selesai, dan rapat pertama kali tapi selanjutnya kami mengundang kembali karena masih belum tuntas. Karena dari pengembang dan salah satu yang kami undang tidak hadir. Maka kami akan mengundang kembali terkait dengan persoalan yang diminta warga, yaitu tentang fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi hak warga didaerah Rungkut Kidul," pungas Baktiono. (byta)

Berita Terbaru

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

POLDA SULBAR – Pelaksanaan hari ketiga Operasi Zebra Marano 2026 yang digelar Polda Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan positif dalam upaya meningkatkan k…

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung …

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB

JAKARTA— Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana …

Kapolda Jatim Motivasi Pelajar: Kembali ke Almamater, Sekolah di Kampung Bisa Sukses

Kapolda Jatim Motivasi Pelajar: Kembali ke Almamater, Sekolah di Kampung Bisa Sukses

Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kembali mengunjungi almamaternya di SMAN 1 Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Rabu, 18 Nopember 2…

Legislator Gerindra Terima Aduan Dugaan Pungli Sekolah dan Gizi Buruk di Surabaya

Legislator Gerindra Terima Aduan Dugaan Pungli Sekolah dan Gizi Buruk di Surabaya

Kamis, 19 Nov 2026 06:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 06:53 WIB

SURABAYA - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sekolah negeri tingkat SMA di Surabaya menjadi salah satu keluhan warga dalam kegiatan reses di wilayah…

Dalami Kasus Dana Rohaniawan Rp 4,2 Miliar, Polda Sulbar Periksa Mantan Bupati Polman

Dalami Kasus Dana Rohaniawan Rp 4,2 Miliar, Polda Sulbar Periksa Mantan Bupati Polman

Rabu, 18 Nov 2026 20:49 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:49 WIB

MAMUJU– Komitmen Polda Sulawesi Barat dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terus ditunjukkan melalui proses penyidikan yang profesional, transparan, d…

Di Tengah Penyidikan Kejati Jatim, Masbuhin Ungkap Dividen KBS Rp5 Miliar dan Bantah Aliran Dana Pribadi

Di Tengah Penyidikan Kejati Jatim, Masbuhin Ungkap Dividen KBS Rp5 Miliar dan Bantah Aliran Dana Pribadi

Rabu, 18 Nov 2026 16:04 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 16:04 WIB

SURABAYA – Perkara dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026 memasuki babak pem…

Warga Tolak Rumah Sakit Siloam di Apartemen Aryaduta, Pemkot Surabaya Tahan Izin Tambahan

Warga Tolak Rumah Sakit Siloam di Apartemen Aryaduta, Pemkot Surabaya Tahan Izin Tambahan

Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB

Perluasan pembangunan dari 7.000 jadi 14.000 meter persegi dipersoalkan penghuni dan warga terdampak. Janji peningkatan keramaian CITO Mall juga dipertanyakan…

Pastikan Pemilihan Wagub Berjalan Kondusif, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Pengamanan di Gedung DPRD

Pastikan Pemilihan Wagub Berjalan Kondusif, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Pengamanan di Gedung DPRD

Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB

POLDA SULBAR– Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Irjen Pol Totok Suharyanto, bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sulbar turun langsung mengecek l…

Antisipasi Kemacetan Akibat Penebangan Pohon, Personel Polda Sulbar Sigap Atur Lalin

Antisipasi Kemacetan Akibat Penebangan Pohon, Personel Polda Sulbar Sigap Atur Lalin

Rabu, 18 Nov 2026 14:58 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 14:58 WIB

POLDA SULBAR– Personel Polda Sulbar yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Preventif Operasi Zebra Marano 2026 melakukan pengaturan arus lalu lintas di J…