BACASAJA.ID -Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya bakal membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli mendatang, untuk jenjang SD hingga SMP.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Supomo mengatakan, sebelum sekolah membuka PTM, pihaknya akan mengadakan simulasi PTM terlebih dahulu.
Baca Juga: Kota Surabaya Dipercaya jadi Percontohan Nasional Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen
"Simulasi ini akan dilakukan serentak setelah lebaran Idul Fitri mendatang. Namun tiap sekolah diwajibkan memenuhi persyaratan PTM lebih dulu," terang Supomo dikutip Senin (3/5/2021).
Untuk simulasi ini, akan ada pembatasan jumlah siswa, yakni pihak sekolah hanya membuka 25persen kuota siswa masuk sekolah. "Kemudian jika dirasa baik, maka akan dilanjut tahap dua. Yakni membuka kuota sebanyak 50 persen. Jika evaluasinya bagus, pada Juli mendatang sekolah bisa PTM 100 persen," ungkapnya.
Supomo mengaku, bila sampai saat ini, pihaknya masih melakukan pendataan dan memastikan bila semua guru dan tenaga pendidik telah mendapatkan vaksinasi.
"Nanti guru yang tidak divaksin tidak bisa mengajar di kelas. Kami pastikan semua guru dan tenaga pengahar sudah mendapatkan vaksin sampai tahap dua," ujarnya.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya meminta Disdik untuk melakukan pendataan persetujuan wali murid untuk PTM dan sampai saat ini proses itu masih berlangsung.
"Bila ada wali murid yang tidak setuju, maka siswanya diperbolehkan sekolah melalui daring. Nantinya siswa yang menjalani sekolah daring, akan diajar oleh guru yang tidak bisa divaksin," jelasnya.
Baca Juga: Pastikan Prokes Ketat saat Kegiatan PTM di SMAN 1 Surabaya, Kapolrestabes: Kita Perhatikan dan Awasi
Sementara itu, Plt Ketua Bidang Sekolah Menengah, Tri Aji Nugroho mengatakan, sampai saat ini baru ada 350 sekolah yang sudah mendaftarkan diri untuk simulasi.
"Sekolah tersebut terdiri dari jenjang SD dan SMP di Surabaya. Sedangkan total keseluruhan ada sekitar seribu sekolah. Artinya masih kurang 650 sekolah lagi," kata Aji.
Ia menjelaskan, bahwa sekolah yang sudah mendaftar akan dilakukan asesmen mulai hari ini. Nantinya pihaknya akan memeriksa seluruh kelengkapan protokol kesehatan.
"Jika kedapatan tidak memenuhi syarat, maka pihak sekolah wajib memperbaiki. Sampai persyaratan memenuhi standar," tegasnya.
Lanjutnya, Aji mengatakan bila setiap sekolah boleh memakai dana Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk sarana dan prasarana yang mendukung penerapan protokol kesehatan dilingkungan sekolah.
"Setiap rombel SMP sekitar Rp 5 juta. Nanti dilihat keperluannya seperti apa. Bisa pakai dana itu," ujarnya.
Sedangkan PTM sendiri dikhususkan untuk siswa kelas 6 SD. Sedangkan untuk SMP akan diuji coba kepada kelas 8. "Sehingga pada Juli mendatang siswa kelas 8 yang naik ke kelas 9 sudah terbiasa dengan protokol kesehatan," tandas Aji. (byta)
Editor : Redaksi
