BACASAJA.ID - Laporan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini soal 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (Bansos), terus menjadi perdebatan. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki laporan mantan Wali Kota Surabaya itu.
Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad melihat ada indikasi penyalahgunaan wewenang secara sistemik di Kemensos. Indikasi ini sangat kuat dengan data penerima Bansos ganda 21 juta orang.
Baca Juga: Temui Mensos Gus Ipul, Ketua Umum SMSI Bahas Sinergi Peringatan HPN 2025
"Indikasi sistemik sangat kuat jika memang data penerima Bansos yang ganda sampai 21 juta. Jika itu dianggap by accident atau adanya error dalam pencatatan atau human error rasanya tidak logis. Error pada umumnya tidak sampai massif jumlahnya," ungkap Suparji Ahmad, Senin (3/5/2021), dikutip dari RMOL.
Lebih lanjut, Suparji meminta KPK melakukan penyelidikan menindaklanjuti temuan Risma yang dilaporkan ke lembaga antirasuah itu. Tujuannya, memeriksa berbagai pihak terkait dengan perkara pendataan penerima Bansos.
"KPK harus melakukan penyelidikan dan penyidikan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dimulai dari tahun adanya data ganda tersebut. Jika ini benar sungguh tragis karena dana Bansos dikorup," terang Suparji menegaskan.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, data kemiskinan memang masih bermasalah, tapi ini adalah bukti terbaru dan itu tidak tanggung-tanggung, ada 21 juta data ganda.
Baca Juga: Gantikan Risma, Gus Ipul Resmi Dilantik Jadi Menteri Sosial
"Ini tidak bisa didiamkan. Betul datanya sudah ditidurkan. Tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa. Apakah dalam pemberian bansos sebelumnya ke-21 juta data itu masih menerima? Lalu, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Siapa penanggung jawab pendataannya?," papar Saleh kepada wartawan, Minggu (2/5).
Lanjut Saleh, sejak era Mensos Khofifah Indar Parawansa, sudah ada program satu pintu data kemiskinan. Yaitu, data yang diolah oleh Kemensos. Lalu sekarang, ada yang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Apa itu DTKS? Apa ini bukan bagian dari verifikasi data yang sudah divalidasi? Kenapa kok sekarang ada menteri baru yang menyebut ada 21 juta data yang salah?," katanya.
Baca Juga: Maju Pilgub Jatim, Mensos Pamit Mundur ke Komisi VIII DPR
Menurut Ketua DPP PAN ini, problem kesalahan data ini tidak bisa begitu saja dibiarkan. Pasalnya, ada banyak konsekuensinya, termasuk akan banyak yang mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bansos yang berjalan saat ini.
Oleh karena itu, Saleh mendesak Mensos memaparkan uraian data itu, termasuk relevansinya dengan program lainnya. Konsekuensinya bisa juga menyangkut anggaran APBN, karena kalau salah data, maka penggunaan dan pemanfaatan APBN pun pasti tidak akurat.
"Saya sudah mengikuti soal pendataan ini sejak 2017. Mestinya semakin ke sini, pendataannya semakin bagus, kok ini malah makin tidak jelas. 21 juta data itu tidak sedikit. Memverifikasinya pasti tidak mudah. Apalagi, kalau data yang dimaksud itu disortir berdasarkan by name by address," pungkas Saleh. (int/bsi)
Editor : Redaksi
