_5.jpeg)
BACASAJA.ID-Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang tertangkap KPK membuat panas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan (PDIP). Ini terkait status Bupati Nganjuk periode 2018-2023 tersebut.
Pangkal masalahnya setelah Sekretaris PKB Jatim Anik Maslachah menyebut Bupati Novi sudah menjadi kader PDIP. Bukan kader PKB Jawa Timur.
Baca Juga: Terjaring OTT KPK, Pj Wali Kota Pekanbaru Cuma Punya Harta Rp1,9 Miliar
Namun hal itu ditepis Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Deni Wicaksono. Menurutnya, Bupati Novi Rahman Hidayat telah diakui sebagai pengurus DPW PKB Jawa Timur seusai Musyawarah Wilayah PKB Jatim pada 9 Januari 2021.
”Waktu itu kita baca beritanya yang sangat luas di media bahwa Pak Novi masuk kepengurusan PKB Jatim. Oh ya sudahlah, itu pilihan politik beliau, meskipun pada waktu Pilkada Nganjuk 2018, Pak Novi diusung bersama oleh PKB, PDI Perjuangan, dan Hanura. Tapi kalau memang Pak Novi memilih PKB dan itu sudah diumumkan resmi oleh Sekretaris PKB Jatim Bu Anik Maslachah, ya monggo,” ungkap Deni Wicaksono, Senin (10/5/2021).
Pada Pilkada Nganjuk 2018, Novi yang berlatar belakang pengusaha berpasangan dengan Marhaen Djumadi sebagai calon wakil bupati. Marhaen adalah kader PDI Perjuangan, dan kini menjabat sebagai wakil ketua DPD PDIP Jatim. Deni mengatakan, PDIP tidak pernah berebut kader dan tidak pernah mengklaim kader.
”PDI Perjuangan tidak pernah menyatakan Pak Novi sebagai kader. Kan PKB sudah mengumumkan sejak Januari 2021 bahwa Pak Novi adalah wakil ketua DPW PKB Jatim. Ketika partai lain sudah memasukkan seseorang itu sebagai pengurus, ya tentu tidak mungkin masuk ke PDI Perjuangan,” papar dia.
Baca Juga: OTT Lagi, KPK Tangkap Pj Wali Kota Pekanbaru
Deni juga meminta publik untuk mengecek di laman Wikipedia tentang profil Novi, di mana jelas disebutkan bahwa Novi adalah pengurus DPW PKB Jatim. ”Sudah beredar luas di berita, diumumkan oleh sekretaris DPW PKB Jatim sendiri seusai Muswil PKB Januari 2021, dan bahkan sudah ada di Wikipedia. Sekarang giliran Pak Novi sedang ada masalah, kok tidak diakui. Jejak digital tidak bisa bohong,” ujar Deni.
”Tidak ada KTA atas nama Novi. Yang jadi kader dan pengurus PDI Perjuangan itu Pak Marhaen Djumadi, wakil bupati Nganjuk,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ikut dalam pihak yang dibawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan Minggu malam (9/5/2021). KPK belum mengumumkan secara resmi status Novi dan masalah hukum apa yang sedang dihadapi.
Baca Juga: Gubernur yang Di-OTT KPK Terima Setoran Rp7 Miliar, Diduga untuk Modal Pilkada 2024
Pasca OTT itu, Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah menegaskan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bukanlah kader PKB. Ini karena di laman Wikipedia, NRH tertulis sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jatim 2021-2026.
“Dia bukan Wakil Ketua DPW PKB Jatim. Novi memang pernah mengharap masuk dalam kepengurusan DPW PKB. Tetapi tidak diakomodir, karena dia sebagai kader PDIP dan kita menghargai pilihannya sebagai kader PDIP. Karenanya dia bukan kader PKB,” kata Anik yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini seperti dikutip dari beritajatim.com. (int/bsi)
Editor : Redaksi
