BACASAJA.ID - Pemerintah Republik Indonesia menegaskan sikapnya terhadap kelompok teroris termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). Melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, pemerintah menegaskan tidak ada tempat bagi teroris dan separatis.
"Aparat keamanan mesti bergerak cepat, tegas, dan terukur. Selama ini sebetulnya telah dieksekusi dengan baik oleh TNI-Polri, BIN serta aparat terkait seperti BNPT," papar Mahfud, Kamis (20/5/2021).
Baca Juga: Gantikan Boy Rafli Amar, Rycko Amelza Dahniel Dilantik Sebagai Kepala BNPT
Menkopolhukam menambahkan, pemerintah melalui aparat keamanan serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bakal terus memburu para pelaku teror demi melindungi segenap warga negara Indonesia. Perburuan yang dieksekusi oleh aparat keamanan dijalankan dengan cermat dan fokus agar tidak menimbulkan korban dari warga sipil.
"Aparat keamanan telah berupaya dan sudah berhasil dalam memisahkan warga sipil dan para pelaku teror. Jadi, tugas pokoknya itu memisahkan," sebut Mahfud.
Baca Juga: Komisi III DPR RI: Penegakan Hukum di Indonesia Tidak Boleh Tebang Pilih
Mahfud lantas menjelaskan secara khusus tentang Papua. Menurutnya, Pemerintah RI tidak punya rencana untuk menerapkan darurat sipil dan militer di sana. Serentetan aksi teror di Papua itu dinila pemerintah bukan masalah besar.
"Orang teridentifikasi teroris, itulah terorisnya, bukan Papua," tegas Mahfud.
Baca Juga: Berkas Perkara Lengkap, Munarman dan Barang Bukti segera Dilimpahkan ke Kejaksaan
Disampaikannya lebih lanjut, bahwa ada tiga kelompok organisasi di Papua, dua di antaranya masih mau berembuk mencari solusi bersama pemerintah. Hanya satu kelompok yang memang harus ditindak tegas.
"Karena di Papua itu ya ada tiga lapis gerakan, satu gerakan politik, dua kelompok klendestin, tetapi ketiga yang kecil ini dan ada namanya ini itulah yang kita sebut teroris. Jadi yang besar, 90 persen itu mari kita ajak berembuk," ucapnya. (ten)
Editor : Redaksi
