Kasus Covid-19 Meningkat, DPRD Jatim Minta RS Lapangan Dibikin di Setiap Bakorwil

author bacasaja.id

- Pewarta

Jumat, 25 Jun 2021 10:16 WIB

Kasus Covid-19 Meningkat, DPRD Jatim Minta RS Lapangan Dibikin di Setiap Bakorwil

i

RSLI Surabaya yang khusus menangani pasien Covid-19

BACASAJA.ID - Kenaikan kasus baru Covid-19 di Jatim hingga tiga daerah dinyatakan status Zona Merah yakni Bangkalan, Ngawi dan Ponorogo membuat pimpinan DPRD Jatim berupaya ikut mendorong Pemprov Jatim melakukan langkah-langkah antisipatif dan masukan untuk melokalisir sebaran Covid-19 tidak semakin meluas ke seluruh wilayah Jatim.

Wakil ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar ditemui usai rapat pimpinan di DPRD Jatim menyatakan bahwa pimpinan DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim segera mendirikan rumah sakit lapangan minimal di setiap Bakorwil tanpa menunggu Zona Merah di Jatim semakin banyak.

Baca Juga: Covid-19 Menyerang Lagi, Wagub Jawa Timur Imbau Warga Tidak Panik

"Rumah Sakit Lapangan itu untuk merawat pasien tanpa gejala (OTG) atau yang gejalanya ringan,sehingga karantina mandiri bisa dikurangi dan korban yang meninggal bisa diminimalisir karena mendapat penanganan yang lebih optimal," kata politikus asal Partai Demokrat dikutip Jumat, (25/6/2021) dari laman resmi Kominfo Jatim.

Selain pendirian Rumah Sakit Lapangan, lanjut Iskandar, DPRD Jatim juga mendorong vaksinasi dipercepat dan diperluas sehingga kekebalan komunitas (Herd Immunty) bisa segera terwujud.

Baca Juga: Pandemi Membaik, Daerah PPKM Jawa-Bali Meningkat Signifikan, Surabaya Raya Level 2

"Kelompak masyarakat yang memiliki resiko tinggi tertular atau menularkan covid-19 perlu mendapat prioritas," harap pria asli Sumenep Madura ini.

Ia juga berharap masyarakat tidak terlalu mempersoalkan soal kebijakan pelonggaran jembatan Suramadu agar tidak timbul persoalan lagi permasalahan sosial akibat adanya diskriminasi penanganan Covid-19.

Baca Juga: Covid-19 Naik Turun, BOR Rumah Sakit di Jawa Timur Masih Aman

"Yang penting itu masyarakat mau mengikuti dan mentaati anjuran pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Gak mungkinlah pemerintah itu mempersulit rakyatnya. Solusi itu demi kebaikan bersama, yang penting pengawasan PPKM Mikro diperketat," pungkas Achmad Iskandar.  (*)

Editor : Redaksi

BERITA TERBARU