BACASAJA.ID - Vaksinasi yang menyasar anak usia 12-17 tahun dipastikan bakal segera dilakukan oleh pemerintah. Lantaran itu, Komisi E DPRD Jatim meminta agar upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dalam konteks daerah nantinya dilakukan secara optimal.
"Vaksinasi itu pasti sudah melalui kajian dan kebutuhan. Kita tinggal ngecek saja kesiapan dan bagaimana upaya edukasi kepada masyarakat agar proses vaksinasi terhadap anak-anak ini diterima dengan baik," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih, Kamis (1/7/2021).
Menurut Hikmah, khusus untuk upaya sosialisasi dan edukasi itu harus dilakukan secara optimal dan dengan strategi khusus. Sosialisasi itu harus mengarah betul pada pentingnya vaksinasi sebagai upaya memotong laju penularan.
"Edukasi, mengapa anak-anak perlu divaksin, itu harus diperjelas dan dipastikan informasinya agar sangat klir kepada masyarakat," tambah politisi PKB tersebut.
Proses edukasi itu, lanjut Hikmah, harus segera dilakukan. Jangan sampai kabar hoaxnya berkembang ditengah masyarakat. Sebab, berkaca pada vaksinasi yang sebelumnya dilakukan selalu ada kabar hoax di masyarakat.
Munculnya hoax itu dikhawatirkan dapat membuat masyarakat ketakutan.
"Sehingga proses edukasinya harus secepatnya dilakukan. Jangan sampai keduluan hoax. Selama ini kadang lebih dulu hoaxnya. Jadi, harus ada strategi khusus," ungkap Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan akan melakukan vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 12-17 tahun.
Vaksinasi anak dilakukan seiring dengan terbitnya izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk vaksin Sinovac bagi kelompok usia tersebut.
“Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization) untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12-17 tahun." kata Jokowi
"Sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai," tambahnya. (rga)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB
POLDA SULBAR- Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terus mengakselerasi pendekatan humanis guna mempererat kedekatan dengan masyarakat. Melalui program rutin Jumat…
Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB
POLDA SULBAR- Wakapolda Sulbar Brigjen Pol. Dr. Eko Suprihanto menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur yang digelar di Kantor DPRD Provinsi…
Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB
GRESIK - Pemkab Gresik memperluas layanan konsultasi dan pendampingan keluarga melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Satya Gatra di 18…
Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB
SURABAYA – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok (bapok) di Kota Surabaya menjadi perhatian DPRD. P…
Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB
POLDA SULBAR – Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulbar melaksanakan kegiatan Pengawasan Operasi (Wasops) terhadap pelaksanaan Operasi Zebra Marano …
Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB
MAMUJU – Ada cara sederhana untuk memahami persoalan masyarakat, yakni hadir langsung, menyapa, mendengar, dan melihat dari dekat kehidupan warga. Semangat i…
Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB
POLDA SULBAR - Suasana penuh tawa dan keceriaan menyelimuti Markas Komando Satuan Brimob Polda Subar, Kamis (19/11/26). Puluhan siswa dari TK Al-Chaeriyah dan …
Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat…
Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB
SURABAYA - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026…
Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB
JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…