Istilah Hymen atau Selaput Dara Dihapus

Resmi Cabut Tes Keperawanan, TNI AD: Disesuaikan dengan Dinamika Zaman

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
TNI AD wanita. (Hukamnas)
TNI AD wanita. (Hukamnas)

i

BACASAJA.ID - Adanya tes keperawanan untuk seleksi masuk Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) sempat membuat kontroversi, beberapa waktu lalu. Kini, TNI AD menyatakan sudah resmi menghapus ujian tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Kapuskes AD) Mayor Jenderal TNI Budiman. Dia menegaskan matranya telah secara resmi mencabut tes keperawanan.

"Istilah-istilah hymen atau selaput dara, dihapus pada formulir pemeriksaan uji badan," cetus Budiman dalam diskusi daring yang digelar Change.org, Rabu, 1 September 2021.

Budiman menambahkan, kebijakan penghapusan tersebut telah diterbitkan dalam penyempurnaan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan uji badan TNI AD nomor B/1372/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.

Tak cuma 'tes keperawanan' yang dicabut, beberapa tes lain semisal uji anggota gerak atas, gerak bawah, penglihatan, hingga gigi, pun mendapat perlakuan hampir sama yaitu disesuaikan.

"Disesuaikan dengan dinamika perubahan zaman. Hymen, selaput dara tidak lagi jadi pemeriksaan uji badan," tegas Budiman.

Kendati demikian, dirinya menyebut pemeriksaan genitalia luar tetap berlaku. Bedanya, tujuannya tidak untuk memeriksa selaput dara, tapi untuk mengetahui apakah ada kelainan.

Misalnya saja kondisi hymen inferforata. Kondisi tersebut terjadi pada wanita yang mempunyai hymen tapi tidak memiliki lubang

Di samping itu, Budiman pun menyebut pada gelaran tes nantinya, privasi calon prajurit pun bakal diperhatikan. Mulai dari ruangan yang harus representatif hingga pencahayaan. Di ruangan uji badan, dibatasi hanya dokter obgyn yang memeriksa, seorang bidan, dan calon yang akan diperiksa.

"Empati, penjelasan, tentang apa yang akan dilihat, apa yang akan dicari, sekarang wajib dilakukan bagi setiap calon yang akan diperiksa. Itu salah satu perubahan yang dilakukan dalam juknis ini," urai Budiman. (RG4)

Berita Terbaru

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

SURAKARTA— Rangkaian upacara bertahtanya Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIV di Keraton Surakarta Hadiningrat …

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…