_2.jpeg)
BACASAJA.ID - Kabar reshuffle kabinet kembali mencuat, bahkan kian santer terdengar. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menggelar rapat internal di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/12/2020), sejak pukul 10.00 WIB.
Seperti diketahui, dua jabatan menteri kini mengalami kekosongan setelah Edhy Prabowo dan Juliari Batubara terciduk operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Wacana Reshuffle, PDIP tak Masalah PAN Masuk Kabinet, Bagaimana Nasib PKB?
Kekosongan jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) kini masih dijabat menteri ad interim Luhut Binsar Panjaitan. Sedang Menteri Sosial (Mensos) diisi menteri ad interim Muhadjir Effendy.
Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi mengatakan rapat Jokowi dengan Ma'ruf Amin membahas isu trategis. Dia tidak menampik ketika dikonfirmasi rapat membahas isu reshuffle kabinet.
"Bisa jadi, karena kalau pembicaraan intern itu biasanya pengalaman yang terjadi selama ini beberapa kali Presiden mengajak rapat Wapres secara intern empat mata dan itu biasanya terkait isu strategis, hangat dan ini tidak hanya sekali dua kali, sering," ujar Masduki dikutip dari iNews, Senin (21/12/2020).
Namun dia tidak bisa memastikan, apakah pertemuan Jokowi-Ma'ruf Amin membicarakan perombakan kabinet. Selain itu dia juga enggan berspekulasi karena reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.Dia menilai wajar jika ada yang mengaitkan rapat tersebut dengan reshuffle kabinet.
Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman jiga angkat bicara isu perombakanan atau reshuffle menteri. "Itu hak prerogatif Presiden, dia (Jokowi) yang putuskan, siapa dan bagaimana penggantiannya. Yang pasti (kena reshuffle) terkait dua menteri yang berurusan dengan KPK. Jokowi dengan tegas bilang beliau tak akan melindungi yang korupsi,” kata Fadjroel dilansir MetroTV.
Isu reshuffle kabinet dibicarakan publik. Spekulasi soal siapa-siapa saja yang akan diganti atau digeser mengemuka. Tak terkecuali kandidat pengganti Menteri KKP dan Mensos. Apalagi telah beredar nama-nama calon menteri yang baru.
Baca Juga: Sore Nanti, Menteri Baru Dilantik Jokowi, Ada Nadiem dan Bahlil
Ketua Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar-Lembaga, Seknas Jokowi, Dono Prasetyo mengatakan, dalam urusan perombakan kabinet ini, pihaknya berbaik sangka terhadap beredarnya susunan kabinet “bayangan” tersebut, dalam versi manapun.
Menurutnya, hal itu bisa dimaknai bahwa masih banyak elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan program pemerintahan Presiden Jokowi.
“Kami yakin, segala program pemerintahan Jokowi bermuara pada kesejahteraan rakyat, artinya susunan kabinet bayangan yang hari-hari ini beredar, adalah bagian dari aspirasi agar terjadi percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat," kata Dono dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (21/12/2020).
"Rasanya hanya itu yang diinginkan rakyat Indonesia hari ini, terlebih di masa pandemi yang seolah tak bertepi,” lanjut dia.
Baca Juga: Enggan Komentari Reshuffle, Moeldoko Pasrah Keputusan Presiden
Beredarnya daftar kabinet bayangan dan aspirasi kesejahteraan rakyat, menurut Dono, merupakan sinyal kuat bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan hak prerogatifnya secara penuh lantaran presiden diberi kewenangan demikian oleh konstitusi.
“Saya pikir dalam sistem presidensial, patokan calon menteri adalah mengutamakan kompetensi dan integritas, sementara afiliasi politik (calon menteri) sejatinya hanyalah faktor pelengkap,” ujarnya.
Berbekal pengalaman periode pertama, ia menyampaikan bahwa reshuffle kali ini adalah yang terakhir, dengan kata lain tiada lagi tindakan serupa hingga selesai periode Pak Jokowi. (net)
Editor : Redaksi
