BACASAJA.ID - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jatim terus berupaya menguatkan kemandirian pesantren. Salah satu caranya, mendorong lembaga pendidikan ini untuk mempercepat proses digitalisasi usaha.
Dirilis dari laman Kominfo Jatim, Kepala Diskominfo Jatim, Dr. Hudiyono, M.Si mengatakan, revolusi digital telah mendorong disrupsi, ditambah momentum pandemi Covid-19 mempercepat transisi kehidupan masyarakat menjadi serba digital. Karena itu Pesantren harus tanggap menjawab tantangan tersebut dengan meningkatkan keterampilan digital.
“Kunci agar berhasil dalam membangun usaha adalah Sumber Daya Manusia yang cakap dan responsif terhadap setiap perubahan. SDM yang demikian mampu membaca setiap peluang dan tantangan yang dihadapi dengan langkah yang tepat,” kata Hudiyono saat menjadi narasumber Talk Show Jatim Bangkit bertemakan Penguatan Ekonomi Pesantren di Era Digital pada salah satu staiun televisi swasta di Surabaya, Senin (25/10/2021) malam.
Dikatakannya, digitalisasi juga mendukung program Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya yakni program Petik, Olah, Kemas dan Jual (POKJ), yang diyakini akan mempercepat proses pengentasan kemiskinan.
“Digitalisasi hadir dalam upaya promosi, pengemasan sebuah produk agar produk diketahui banyak konsumen,” terangnya.
Digitalisasi ini juga sebagai strategi adaptasi bisnis yang dilakukan para pelaku usaha dalam menanggapi situasi pandemi covid-19, pelaku usaha melakukan upaya percepatan digitalisasi bisnis sebagai respon atas situasi pandemi. Pelaku usaha juga merencanakan peningkatan keterampilan dan melatih kembali Sumber Daya Manusia yang dimiliki.
“Bersama OPOP Jatim kami keliling memberikan pelatihan dan menfasilitasi publikasi dalam mendorong percepatan digitalisasi ini,” katanya.
Perda Pondok Pesantren
Ketua Pansus Raperda Pondok Pesantren Hartoyo mengatakan akan bekerja keras menyelesaikan Raperda tersebut agar bisa disahkan menjadi Perda pada penghujung tahun 2021.
Hartoyo berharap agar nantinya jika Perda pesantren disahkan, maka semua OPD yang ada di Pemprov bisa membantu pesantren yang ada di Jawa Timur. Selain pengembangan ekonomi pesantren, Perda tersebut juga akan mengatur soal kesehatan dan masalah lingkungan yang juga mendapat sorotan.
"Jadi nantinya dinas-dinas terkait bisa ikut mengembangkan Pesantren. Misalnya dalam bidang lingkungan dan kesehatan," tambahnya.
Dikatakan dia, keberadaan Perda Pesantren sangat penting karena pondok pesantren di Jatim yang mencapai 6.661, dengan jumlah pendidik sebanyak 89.492 orang dan jumlah santri mencapai 1,7 juta. (JNR/RG4)
Editor : Redaksi
