Kehilangan Dua Sumber Penghasilan, APBD Tulungagung Meningkat

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun 2022 dari Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo kepada ketua DPRD Tulungagung, Marsono.
Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun 2022 dari Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo kepada ketua DPRD Tulungagung, Marsono.

i

BACASAJA.ID - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tulungagung tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021.

Peningkatan itu ditunjang oleh peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penerimaan retribusi.

Hal itu dikatakan oleh Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo selepas mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (27/10/21).

Rapat ini mengagendakan penyerahan Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2022.

“Ini meningkat dibanding tahun 2021,” jelas Maryoto.

Dalam ranperda ini, pihaknya menyerahkan kemapuan APBD sebesar 2,546 triliun rupiah, lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 2,3 triliun.

“Ini ada peningkatan 6-7 persen,” jelasnya.

Peningkatan ini bersumber dari DAK (dana alokasi khusus), dana bagi hasil dan sumber pendapatan lainya.

Peningkatan APBD juga dipengaruhi oleh PAD (pendapatan asli daerah) dari PBB P2, serta pendapatan-pendapatan pajak retribusi.

Meski APBD naik, ternyata pendapatan daerah yang bersumber dari DAU (dana alokasi umum) menurun hingga 35 milyar. DAU merupakan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat.

Menurut Maryoto, penurunan DAU disebabkan oleh pandemi covid-19.
Dimasa pandemi, hampir seluruh anggaran mengalami refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.

“Kita pun juga ada pergeseran anggaran untuk covid-19 secara nasional, provinsi dan kabupaten,” jelasnya.

Terpisah Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagung, Bagus Yohanes Kunjtoro tak menampik pengurangan DAU dari pusat.

Senada dengan Maryoto, Bagus ungkapkan berkurangnya DAU disebabkan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.

“Sekitar 35 milyar,” terang Bagus.

Pemotongan DAU dimulai sejak 2021 hingga 2022. Pemotongan ini berpengaruh terhadap belanja kabupaten. Belum lagi adanya pemotongan Dana Insentif Daerah sebesar 39 milyar.

“Karena dapatnya DID itu harus WTP 5 kali berturut-turut,” katanya.

Akibatnya sejumlah proyek fisik dan belanja barang diperkirakan bakal dikurangi. (JP/t.ag/RG4)

Berita Terbaru

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi N…

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

DPRD: Jangan Cuma JLLT dan JLLB, Pemkot Perlu Bangun RSUD di Surabaya Selatan dan Utara

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:31 WIB

SURABAYA-  Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama arah pembangunan Kota Surabaya dalam beberapa tahun ke depan. Selain proyek jalan lingkar yang …

DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin

DPRD Surabaya Soroti SPMB SMA/SMK yang Masih Bebani Warga Miskin

Kamis, 04 Jun 2026 14:27 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:27 WIB

SURABAYA – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri di Jawa Timur dinilai masih menyulitkan warga kurang mampu. Pasalnya, calon peserta didik d…

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Wakil Meteri Imipas Silmy Karim Resmi Ditahan, KPK: Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:21 WIB

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas), Silmy Karim, menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tujuh orang lainnya. Mereka…

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

SURABAYA– Persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Surabaya. Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan (…

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 08:17 WIB

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 3 Juni 2026. Diketahui, KPK m…