Transaksi di Aplikasi Peken Surabaya Capai Rp 3,34 Miliar

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

BACASAJA.ID - Capaian transaksi belanja online via e-Peken Surabaya Januari hingga pertengahan Februari 2022, tembus Rp 3,34 miliar. E-Peken merupakan aplikasi berbasis mobile yang menghubungkan Toko Kelontong dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya dengan konsumen.

Aplikasi berbasis daring ini sebelumnya dilaunching oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada 31 Oktober 2021. Dengan aplikasi ini, mempermudah Toko Kelontong dan UMKM dalam memperluas jangkauan pemasarannya. Sekaligus mendorong berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Kepala Bidang (Kabid) Distribusi Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya Devie Afrianto mengatakan, selama sebulan penuh pada Januari 2022, total transaksinya mencapai Rp 480 juta. Jika dipersentase dari Januari ke pertengahan Februari, ada peningkatan sekitar 500 persen.

"Itu jumlah transaksi dari 5.481 ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berbelanja di Toko Kelontong, yang terdaftar di Peken Surabaya," kata Kabid Distribusi Perdagangan Dinkopdag Devie, Kamis (17/2/2022).

Devie menjelaskan, di aplikasi Peken Surabaya kurang lebih ada sekitar 500 pedagang toko kelontong. Semuanya telah terdaftar dan terverifikasi oleh Dinkopdag Surabaya. Kebanyakan, toko kelontong yang terdaftar di aplikasi ini menjual berbagai kebutuhan pokok.

Kebutuhan pokok itu diantaranya ada beras, minyak goreng, telur, gula dan masih banyak lainnya. Bukan hanya itu, di toko kelontong yang terdaftar di Peken Surabaya, juga menyediakan berbagai produk dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pahlawan. Antara lain ada seragam, kue, minuman dan lain sebagainya yang dijual di Sentra Wisata Kuliner (SWK).

"Semua yang dibutuhkan ada di aplikasi Peken Surabaya. Misal, butuh sembako, bisa langsung dipesan, kemudian ada pula baju batik yang biasa dipakai hari kamis dan jumat, itu juga ada. Nah, para ASN banyak yang suka. Ada juga sepatu, bahkan ada token listrik, pembayaran air PDAM dan lain-lain," jelas Devie.

Devie meyakinkan, kualitas produk yang dijual di aplikasi Peken Surabaya, tidak kalah bersaing dengan barang yang dijual di toko ritel modern. Mulai dari segi harga, packaging dan pelayanannya juga tidak kalah baik. Agar harganya bersaing, Pemkot Surabaya melalui Dinkopdag juga memfasilitasi penyediaan barang bagi para pelaku Toko Kelontong dan UMKM di Kota Pahlawan.

"Yang kita tekankan adalah soal harga, minimal disamakan dengan toko-toko ritel modern. Syukur-syukur, kalau bisa lebih murah dari toko ritel modern, malah semakin laris manis. Jadi, para pedagang terus kami fasilitasi ketika kulakan, mereka (toko kelontong dan UMKM) bisa mendapatkan harga terbaik. Supaya dapat bersaing," ujarnya.

Selama ini pengguna aplikasi Peken Surabaya adalah ASN Pemkot Surabaya. Kedepannya, Dikopdag Surabaya berencana memperluas jangkauan aplikasi Peken Surabaya, yang tadinya hanya bisa diakses oleh ASN, nanti bisa juga diakses oleh masyarakat. Tujuannya, agar semakin banyak transaksi di Toko Kelontong dan UMKM yang terdaftar di aplikasi tersebut.

"Saat ini kami masih mantapkan dan memfasilitasi barang untuk pedagang terlebih dahulu. Pasti ke depannya akan ada pemutakhiran aplikasi, agar bisa diakses oleh masyarakat. Memang saat ini paling banyak konsumennya adalah ASN," ungkapnya.

Fitur yang akan ditambah itu salah satunya adalah transaksi cash on delivery (COD), perbaikan pembayaran dan fitur-fitur canggih lainnya. Ia berharap, penyempurnaan aplikasi ini semakin mempermudah ASN atau masyarakat ketika bertransaksi.

"Langkah kedepannya pasti kami kembangkan lagi, termasuk soal pembayaran online-nya. Kami juga komunikasikan lagi dengan Bank Jatim, selaku penyedia jasa pembayaran. Sejauh ini, kami menggunakan transaksi lewat QR code (QRIS) dan virtual account. Nah, yang akan kita coba nanti bisa transaksi offline, untuk memudahkan ASN dan masyarakat ketika belanja," pungkasnya. (PMK/RG4)

Berita Terbaru

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

KPK: Silmy Karim dkk Lakukan Pemerasaan Izin Tinggal WNA Capai Rp145,5 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:19 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka. Silmy ditetapkan t…

Dugaan TPPO di Surabaya, Gion Spa Masih Bungkam, Wartawan Hanya Ditemui Satpam

Dugaan TPPO di Surabaya, Gion Spa Masih Bungkam, Wartawan Hanya Ditemui Satpam

Jumat, 05 Jun 2026 07:06 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 07:06 WIB

SURABAYA – Di tengah sorotan publik atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi anak yang menyeret sebuah spa di kawasan Jalan HR M…

DPRD Surabaya Soroti Polemik Lahan Padel Golden City, Investasi dan Aset Daerah Diminta Sama-sama Terlindungi

DPRD Surabaya Soroti Polemik Lahan Padel Golden City, Investasi dan Aset Daerah Diminta Sama-sama Terlindungi

Kamis, 04 Jun 2026 21:48 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 21:48 WIB

SURABAYA – Polemik proyek lapangan padel di kawasan Golden City (Goci) Surabaya menjadi perhatian DPRD Surabaya setelah muncul dugaan sebagian lahan yang d…

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum : Klaim Pemkot Atas Lahan Bandung Zoo Penuh Kejanggalan

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 19:14 WIB

BANDUNG- Sengketa kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) terus berguir. Konflik yang melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan pihak…

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Petinggi PLN Kasak Kusuk Lobi Kejati DKI Jakarta Soal Dugaan Mark-Up Rp13,5 M, ‘Tangkap Yusuf Didi dan Kroninya

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 18:30 WIB

JAKARTA - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta tampaknya tidak main-main dalam mengusut kasus dugaan Mark-Up anggaran Kontrak…

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Anggota DPR RI Dukung Penyegaran Pimpinan BGN, Minta Program MBG Lebih Akuntabel

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 14:37 WIB

JAKARTA– Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi N…