SURABAYA - Tidak sedikit warganet yang membanding bandingkan kebijakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, perihal program penghapusan denda pajak, bahkan hutang pajak kendaraan bermotor.
Warganetpun terus mendesak Gubernur Khofifah untuk menerapkan kebijakan serupa, yang mana mereka tidak hanya berharap hanya pemutihan pajak atau penghapusan denda, tetapi juga tunggakan pokoknya. Hal ini direspon oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaporv Jatim) Adhy Karyono.
Baca juga: WFH ASN Jatim Berlanjut, Kini Digelar Setiap Jumat
Dikutip dari laman resmi RRI, Kamis (24/4/2025), Adhy menyebut karakter masyarakat Jatim berbeda dengan Provinsi lain, "Karakter masyarakat di Jawa Timur berbeda dengan masing masing Provinsi tentu," ujarnya
Adhy Karyono menilai, masyarakat Jawa Timur memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi untuk menunaikan kewajiban membayar pajak. "Tingkat kepatuhan kita yang tinggi, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan," katanya.
Baca juga: Pemprov Jawa Timur Raih Penghargaan Bergengsi di National Governance Awards 2026
Namun tidak dipungkiri, dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi tersebut, Pemprov Jatim tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan kebijakan serupa. "Tentu menjadi pertimbangan tersendiri, tentu kita memikirkan itu ya, nanti kita lihat yah," ujarnya.
Pemprov Jatim sedianya telah melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, minimal dua kali dalam setahun, dengan durasi masing masing sekitar 2 bulan. Yang mana masyarakat dapat membayar tunggakan pajak kendaraan, tanpa dikenai denda.
Baca juga: Pemprov Jatim Mulai Bahas Pajak Baru untuk Mobil Listrik
Bahkan, Pemprov Jatim juga memberikan apresiasi khusus bagi wajib pajak taat dan patuh, dengan mengikuti undian umroh. Sedangkan di Jabar, kebijakan ini memberikan pembebasan atas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2024 dan tahun tahun sebelumnya. (*)
Editor : Redaksi