JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyoroti kejanggalan yang terjadi pada harga beras di Tanah Air. Ia mempertanyakan harga beras yang kerap naik, tetapi pemerintah mengklaim stok beras dalam kondisi melimpah.
Menurutnya, fenomena ini menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola perdagangan dan distribusi pangan nasional. Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Baca juga: Komisi VI DPR Soroti Pembentukan Holding Hotel BUMN
“Ini saya bingung, saya orang ekonomi, S1 ekonomi, kok stok beras melimpah tapi harga naik? Ini ilmu baru lagi?” kata Demer, sapaan akrabnya, seperti dilansir laman dpr.go.id.
Jika dibiarkan, jelasnya, fenomena ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang mana akan berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. “Kalau hal yang begini saja tidak bisa diselesaikan, memalukan sekali. Padahal ini tidak terlalu rumit,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga menyinggung adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penentuan kuota impor yang tidak jelas. Bahkan, ia menerima laporan adanya kebijakan impor yang berjalan tanpa rekomendasi kementerian terkait. “Ini pola lama, tidak boleh terjadi lagi. Kalau tata kelola impor saja tidak beres, bagaimana kita mau atur harga di pasar?” ucapnya.
Baca juga: Fenomena ‘Rojali-Rohana’ Jadi Perhatian DPR, Mufti Anam: Jeritan Rakyat yang Terhimpit Ekonomi
Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan pentingnya pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan perdagangan. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang kini gencar menerapkan proteksi ekonomi, bahkan berani keluar dari WTO demi mengutamakan industri dalam negeri.
“Kalau Amerika bicara ‘America great again’, kita juga harus bicara ‘Indonesia great again’. Kalau perlu pasang barrier, tax barrier, lakukan segera untuk lindungi petani dan konsumen kita,” tegasnya.
Dirinya berharap masalah anomali harga beras dapat segera diselesaikan agar tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Baginya, kestabilan harga pangan adalah salah satu kunci penting menjaga ketahanan sosial dan ekonomi nasional.
Baca juga: Komisi VI DPR Pastikan Kesiapan Perumnas, Program 3 Juta Rumah, Prioritas di Perkotaan
“Jangan sampai stok beras hanya melimpah di atas kertas, tapi rakyat tidak bisa menikmati harga yang wajar,” pungkas legislator dari Bali itu. (parlementaria)
Editor : Redaksi