SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto, menyoroti belum maksimalnya penerapan sistem paperless di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya, upaya digitalisasi tata kelola pemerintahan yang selama ini digaungkan masih menemui banyak kendala di lapangan.
Herlina mengungkapkan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih sering menggunakan berkas fisik dalam administrasi layanan maupun penyampaian laporan. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan target efisiensi kerja dan percepatan pelayanan publik.
Baca juga: Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan
“Surabaya sudah berbicara soal smart city, tapi praktiknya masih banyak meja yang dipenuhi berkas kertas. Ini menunjukkan sistem paperless kita belum berjalan optimal,” ujar Herlina.
Baca juga: Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela
Ia menegaskan bahwa penerapan digitalisasi bukan hanya soal mengurangi penggunaan kertas, tetapi juga memastikan alur kerja menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dipantau secara real time.
Herlina mendesak Pemkot untuk melakukan evaluasi menyeluruh, meningkatkan ketersediaan infrastruktur digital, serta memberikan pendampingan kepada aparatur agar mampu beradaptasi dengan sistem berbasis elektronik.
Baca juga: Wali Kota Eri Cahyadi Cari Langsung Umik Terduga Pelaku Pungli PKL di Taman Bungkul Surabaya
“Kalau ingin benar-benar mewujudkan birokrasi modern, tidak boleh setengah-setengah. Pemkot harus memastikan semua OPD siap dan konsisten menjalankan sistem paperless,” tegasnya.
Editor : Redaksi