BACASAJA.ID - Pasokan oksigen untuk RSDC (Rumah Sakit Darurat Covid-19) di Tulungagung tidak mencukupi.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, Kasil Rokhmat saat dimintai keterangan oleh awak media, Rabu (14/7/21).
Baca juga: Difungsikan sebagai RS Darurat Covid-19, Penyewa Rusunawa Jepun II Tulungagung harus Sabar Menunggu
Menurut Kasil, Suplay oksigen di Tulungagung dipasok oleh 2 distributor, Samator dan Merak Muda Gas.
Samator mampu menyuplai 25 tabung gas oksigen, Merak Muda Gas 20 tabung oksigen dalam tabung berukuran setinggi orang dewasa tiap harinya.
Saat ini ada 10 RSDC, dengan jumlah paling sedikit 8 tempat tidur. Sedang pihaknya tengah berencana menambah 9 lagi RSDC, sehingga total bakal ada 19 RSDC.
Sehingga rata-rata setiap RSDC mendapat 2 tabung oksigen.
“Kalau masing-masing (tempat tidur) butuh oksigen bagaiman cara membaginya?” Kata Kasil.
Kasil juga menjelaskan pasokan oksigen untuk RSUD dr. Iskak masih mencukupi. Pasalnya di rumah sakit plat merah ini mempunyai tabung penyimpanan oksigen yang cukup besar.
Meski demikian, dengan banyaknya pasien isolasi covid-19 yang dirawat, kendala berada di sistem pembagian oksigen untuk pasien.
“Oksigen cukup, tapi mendistribusikan ke masing-masing orang enggak cukup,” katanya.
Disinggung pasien covid-19 yang melakukan isolasi mandiri (isoman) dirumah, Kasil menjawab tak bisa memantau dan menyediakan oksigen bagi pasien isoman.
Pasien isoman bisa mencari sendiri oksigen di agen pengisian oksigen.
Baca juga: Oksigen Gratis Pemprov Jatim sudah Layani Lebih dari 3 Ribu Pasien Isoman Jawa Timur
“Itupun agak sulit mencarinya, itu karena mereka (agen) mendahulukan yang fasilitas kesehatan. Dan kita ketahui (pasokan oksigen) fasilitas kesehatan tidak mencukupi,” jelasnya.
Melihat kondisi ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan produsen, dan sudah diprediksi sebelumnya. Namun keadaan ini terkendala kemampuan produsen untuk memproduksi oksigen.
Bisa saja pemenuhan oksigen dilakukan dengan impor. Namun keputusan itu berada di tangan pemerintah pusat.
“Kita hanya bisa berkoordinasi, membuat usulan dan sebagainya,” pungkasnya. (t.ag/JP/rg4).
Editor : Redaksi