BACASAJA.ID - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2021 diselimuti aroma tidak sedap. Pasalnya, sejumlah orang tua melapor ke Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Surabaya diduga telah terjadi praktik jual beli bangku sekolah, Rabu (15/9/2021).
Aduan orang tua itu diterima oleh tiga anggota Fraksi PDIP yang antara lain Ketua Komisi C Baktiono, Wakil Ketua Komisi B Anas Karno, dan anggota Komisi C Abdul Ghoni.
Baca juga: PTM 100 Persen di Surabaya Tunggu PPKM Level 1
Dikonfirmasi mengenai dugaan jual beli bangku tersebut, Abdul Ghoni mengungkapkan kalau ada orang tua yang melapor, dia dijanjikan oleh oknum yang bekerja di salah satu SMP negeri di daerah Rangkah, Tambaksari, anaknya bisa masuk di SMP tersebut dengan membayar Rp7,5 juta.
“Kami menerima aduan dari salah satu warga Kota Surabaya yakni Bapak A bahwasanya putranya dijanjikan di salah satu sekolah negeri tapi harus membayar Rp7,5 juta,” ungkap Abdul Ghoni.
Hanya saja, sang anak rupanya tak berhasil masuk ke sekolah yang dimaksud. Dari keterangan orang tua siswa, uang tersebut adalah hasil pinjaman. Akibatnya, sang anak akhirnya selama 3 bulan ini tidak bersekolah karena tak mampu membayar di SMP Swasta.
Baca juga: Covid-19 Melandai, Wakil Walikota Armuji sebut Kota Surabaya Siapkan PTM 100 Persen
Politisi partai banteng itu menambahkan, partainya bakal menindaklanjuti laporan itu supaya bisa jadi efek jera bagi oknum.
“Makanya nanti kita akan follow up lebih lanjut perihal aduan tadi sampai dimana, apakah ini bisa dikembangkan atau tidak, paling nggak ini bisa jadi efek jera bagi oknum insial PWD dan BW itu. Apalagi ini dilakukan di tengah masa pandemi. Sangat memprihatinkan,” tegas Abdul Ghoni.
Baca juga: Pemkot Surabaya Terapkan PTM 25 Persen dengan Prokes Ketat
Sementara itu, anggota fraksi PDI P lainnya Baktiono, mengatakan akan membantu korban agar bisa sekolah lagi meskipun itu di sekolah swasta, sebab anak tersebut belum sekolah selama 3 bulan.
“Saya usahakan anaknya untuk dimasukkan ke sekolah swasta, dikarenakan anak ini sudah 3 bulan tidak sekolah,” pungkasnya. (*/RG4)
Editor : Redaksi