KEPRI - Ketua LSM Kodat86 menyayangkan pernyataan Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad atas ketidakmampuan Pemprov. Kepri membangun jalan-jalan di Batam. Ini adalah pernyataan kali kedua setelah setahun sebelum membuat pernyataan yang sama.
"Sangat disayangkan Gubernur membuat pernyataan seperti itu. Kalimat itu melukai dan mengecewakan masyarakat Batam," kata Cak Ta'in menanggapi pernyataan Gubernur Kepri tersebut.
Menurut Cak Ta'in, ada beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Kepri kondisinya sudah cukup memprihatinkan dan perlu dibangun secepatnya.
"Jika provinsi lepas tangan, Pemko Batam ataupun BP Batam tidak bisa melakukan apa-apa. Sebab jika dipaksakan membangun yang bukan kewenangan takutnya bermasalah dalam pertanggungjawabannya," ujarnya.
Lebih lanjut Mantan Dosen Unrika Batam itu menjelaskan, Kota Batam itu penyumbang PAD Provinsi Kepri terbesar, mestinya Gubernur tahu skala prioritas dan berkeadilan dalam memimpin.
"Batam itu menyumbang triliun untuk PAD dari PKB dan BBNKB dan lainnya. Jangan dianaktirikan. Pemerataan pembangunan bukan berarti Batam dizerokan." jelas Cak Ta'in.
Beberapa ruas jalan yang paling menyolok perlu dibangun secepatnya yakni jalan dari teromongan pelita hingga simpang Kaliban memalui simpang Gelail dan Simpang Franky - Batam Center.
Gubernur sebelum Ansar Ahmad tidak perlu mempermasalahkan pembangunan jalan di Batam yang memang menjadi kewenangan Provinsi Kepri seperti pembangunan ruas jalan kedua Sei Harapan - Baru Aji jaman Gubernur Muhammad Sani. Pembangunan itu masih dipanjutkab pada jaman kepemimpinan Nurdin Basirun.
"Gubernur sebelum Ansar tidak pernah mengeluh tidak mampu membangun jalan-jalan di Batam, kenapa sekarang kayak gak peduli. Sementara sumber duitnya yang terbesar dari Batam." papar Cak Ta'in.
Mantan Staf Ahli Pimpinan DPRD Batam itu menambahkan, kebijakan dan pernyataan Ansar itu jelas-jelas melukai masyarakat Batam yang merasa diabaikan dalam pembangunan dua tahun belakangan.
"Masyarakat Batam berhak mempertanyakan kepada Gubernur. Mengapa Bupati pernah meradang dan marah-marah kepada pemerintah pusat? Ya karena rasa ketidakadilan pemimpin di atas. Apa perlu masyarakat Batam dan pemimpin nya melakukan itu..?" tambah Cak Ta'in. (*)
Editor : Redaksi
