Waspadai Harga BBM Naik Dampak Perang Iran-Israel

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto (Foto: DPR RI)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto (Foto: DPR RI)

i

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia pasca serangan Iran ke Israel. Menurutnya, cepat atau lambat konflik Iran-Israel akan berdampak pada naiknya harga minyak mentah dunia.

Kondisi tersebut diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang sudah menembus angka Rp16 ribu per dolar.

"Mengamati pergerakan harga minyak dunia yang terus menanjak tajam sejak awal tahun 2024, apalagi pasca konflik Iran-Israel, Pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah antisipatif," ujar Mulyanto dikutip dari Parlementaria DPR, Selasa (16/4/2024).

Dilanjutkannya, kondisi tersebut semacam triple shock karena terjadi di tengah kebutuhan migas dalam negeri yang naik di saat momentum bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Serta naiknya dolar AS terhadap Rupiah yang menembus angka Rp16 ribu per dolar.

Ditambahkan Politisi Fraksi PKS ini, sebagai negara net importer migas, kenaikan harga migas dunia akan berdampak negatif bagi APBN. Apalagi ketika kenaikan tersebut berbarengan dengan naiknya permintaan di dalam negeri serta melonjaknya kurs dolar terhadap rupiah.

"Beda saat dulu ketika zaman jaya Indonesia sebagai negara pengekspor migas, dimana kenaikan harga migas dunia adalah berkah buat APBN kita," tambahnya.

Sebagai informasi, harga minyak WTI hari ini sebesar USD85.6 per barel, terus naik sejak awal tahun, dari harga yang sebesar USD70 per barel atau naik sebesar 22 persen. Angka yang lumayan besar, jauh di atas asumsi makro APBN tahun 2024 yang hanya sebesar USD82 per barel.

"Padahal Menteri ESDM baru saja menetapkan ICP bulan maret 2024 sebesar USD 83.8 per barel (2 April 2024)," jelas Mul, sapaannya.

Mulyanto minta agar langkah antisipatif Pemerintah tersebut tidak mengambil opsi kebijakan yang merugikan rakyat kecil seperti kenaikan harga BBM atau gas LPG bersubsidi. "Langkah antisipasinya jangan malah mengorbankan rakyat dan neningkatkan inflasi," tegasnya. (*)

Tag :

Berita Terbaru

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong masyarakat agar memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui. Langkah ini…