SURABAYA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Surabaya mencatat sejumlah dugaan pelanggaran dalam proses Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Surabaya. Hal itu disampaikan Ketua KIPP Kota Surabaya, Niko Mauratu usai melakukan pemantauan sekitar hampir dua bulan masa kampanye berjalan.
KIPP Kota Surabaya mengkritisi kinerja Bawaslu Kota Surabaya yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan dengan baik terhadap pelanggaran Alat Peraga kampanye (APK) di Kota Surabaya.
Baca Juga: Putusan DKPP: Anggota Bawaslu Kota Surabaya Dipecat!
"Hasil pemantauan kami, masih banyaik terdapat pelanggaran APK seperti fasilitas umum depan lembaga pendidikan dan lainnya," kata Niko Mauratu dikutip dari RRI, Rabu (20/11/2024).
"Maka dengan ini, kami meminta dengan tegas kepada Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan pengawasan dan penindakan dengan tegas atas setiap pelanggaran APK yang ada di Kota Surabaya," imbuhnya.
Baca Juga: Pilkada 2024, Bawaslu Surabaya Ungkap Potensi Rawan Pelanggaran di TPS
Selain itu, untuk menghindari penyalahgunaan program Pemerintah Kota Surabaya, untuk kepentingan petahana, maka KIPP juga mengingatkan dan mengimbau kepada Pemkot Surabaya untuk tidak menyalurkan program bansos dalam bentuk apapun.
"Selama proses Pilkada tahun 2024 berlangsung, sebagaimana Surat edaran dai kementerian Dalam negeri yang telah diterbitkan," tegasnya.
Baca Juga: Wah Gawat! Anggota Bawaslu Surabaya Diperiksa DKPP Terkait Dugaan Asusila
KIPP juga mengajak peran aktif masyarakat untuk bersama sama melakukan pengawasan selama selama proses Pilkada serentak 2024 di Kota Surabaya."Dengan membuka posko pengaduan masyarakat.
"Dengan harapan masyarakat tidak takut untuk melaporkan segala jenis pelanggaran pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2024," punkas dia. ***
Editor : Redaksi
