Pilkada 2024, Bawaslu Surabaya Ungkap Potensi Rawan Pelanggaran di TPS

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Surabaya, Syafiudin (Foto: RRI.co.id)
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Surabaya, Syafiudin (Foto: RRI.co.id)

i

SURABAYA- Bawaslu Kota Surabaya telah memetakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pilkada 2024 di Kota Surabaya yang tersebar di berbagai kecamatan sesuai tingkat kerawanan. Pemetaan potensi TPS rawan untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Surabaya, Syafiudin, saat diwawancarai RRI Surabaya, Minggu (24/11/2024) mengatakan, ada 24 (Dua Puluh Empat) Indikator Potensi TPS Rawan yang terjadi di Kota Surabaya salah satunya terdapat sebanyak 265 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat dan 11 TPS terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.

"Kita mengklasifikasikan ada 24 indikator potensi TPS rawan, salah satunya terdapat sebanyak 265 TPS yang tersebar di berbagai kecamatan yang pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat. Lalu ada juga 11 TPS terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS yaitu di Sambikerep," ucap Syafiudin.

Berdasarkan data tersebut, Syafiudin menambahkan agar seluruh Pengawas di tingkat Kecamatan, Kelurahan maupun TPS untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

"Dari data yang kami rilis ini, untuk kemudian bagi rekan-rekan di kecamatan agar di koordinasikan dengan stakeholder terkait," katanya.

Berdasarkan pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS dengan melakukan antisipasi kerawanan, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah Kota Surabaya, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS.

Berita Terbaru

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

SURAKARTA— Rangkaian upacara bertahtanya Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIV di Keraton Surakarta Hadiningrat …

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…