Disetujui DPR, Ini Daftar Kementerian/Lembaga Terkena Efisiensi Anggaran, Lengkap dengan Jumlahnya

JAKARTA - Komisi I hingga Komisi XIII DPR menyetujui pemangkasan anggaran dalam rapat rekonstruksi efisiensi belanja pada 11 Februari 2025. Keputusan ini didasarkan surat pimpinan DPR Nomor B/2157/PW.11.01/2/2025 mewajibkan setiap komisi menggelar rapat kerja untuk pengesahan anggaran.

"Akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L. Sehingga tentunya, nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dikutip dari RRI, Senin (17/2/2025).

Selasa, 02 Jun 2026 21:23 WIB

Urai Polemik Lahan Kebun Binatang Bandung, Pihak Ahli Waris Minta Perlindungan Hukum ke DPR RI

Efisiensi anggaran ini akan menjadi dasar penyusunan belanja pemerintah pusat tahun 2026.

Berikut daftar lengkap K/L yang telah disetujui DPR untuk efisiensi anggaran:

Komisi I

• Kementerian Pertahanan: Efisiensi sebesar Rp26,9 triliun, dengan pagu anggaran Rp166,26 triliun.
• Mabes TNI: Efisiensi sebesar Rp3,68 triliun (pagu tidak tersedia).
• TNI AD, AL, dan AU: Efisiensi sebesar Rp5,16 triliun, Rp6,07 triliun, dan Rp3,63 triliun.
• Kementerian Kominfo: Efisiensi sebesar Rp3,84 triliun, dengan pagu anggaran Rp7,73 triliun.
• BSSN: Efisiensi sebesar Rp538,63 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,32 triliun.
• Lemhannas: Efisiensi sebesar Rp58,11 miliar, dengan pagu anggaran Rp187,07 miliar.
• Bakamla: Efisiensi sebesar Rp334,81 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,08 triliun.
• Wantannas: Efisiensi sebesar Rp15,84 miliar, dengan pagu anggaran Rp54,66 miliar.

Komisi II

• KemenPANRB: Efisiensi sebesar Rp184,9 miliar, dengan pagu anggaran Rp392,98 miliar.
• Kementerian ATR/BPN: Efisiensi sebesar Rp2,01 triliun, dengan pagu anggaran Rp6,45 triliun.
• KPU RI: Efisiensi sebesar Rp843,2 miliar, dengan pagu anggaran Rp3,06 triliun.
• Bawaslu RI: Efisiensi sebesar Rp955 miliar, dengan pagu anggaran Rp2,41 triliun.
• BKN: Efisiensi sebesar Rp195,1 miliar, dengan pagu anggaran Rp798,34 miliar.
• LAN: Efisiensi sebesar Rp91,4 miliar, dengan pagu anggaran Rp328,48 miliar.
• ANRI: Efisiensi sebesar Rp93,1 miliar, dengan pagu anggaran Rp293,79 miliar.
• Ombudsman RI: Efisiensi sebesar Rp91,6 miliar, dengan pagu anggaran Rp255,59 miliar.
• IKN: Efisiensi sebesar Rp1,15 triliun, dengan pagu anggaran Rp14,4 triliun.
• Kemendagri: Efisiensi sebesar Rp2,17 triliun, dengan pagu anggaran Rp4,79 triliun.
• DKPP: Efisiensi sebesar Rp34,05 miliar, dengan pagu anggaran Rp89,27 miliar.
• BNPP: Efisiensi sebesar Rp128,7 miliar, dengan pagu anggaran Rp267,13 miliar.

Komisi III

• Komisi Yudisial: Efisiensi sebesar Rp74,7 miliar, dengan pagu anggaran Rp184,52 miliar.
• Mahkamah Agung (MA): Efisiensi sebesar Rp2,28 triliun, dengan pagu anggaran Rp12,68 triliun.
• Mahkamah Konstitusi (MK): Efisiensi sebesar Rp226,1 miliar, dengan pagu anggaran Rp611,47 miliar.
• Kejaksaan Agung: Efisiensi sebesar Rp5,43 miliar, dengan pagu anggaran Rp24,27 triliun.
• Polri: Efisiensi sebesar Rp20,58 triliun, dengan pagu anggaran Rp126,62 triliun.
• KPK: Efisiensi sebesar Rp201 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,23 triliun.
• PPATK: Efisiensi sebesar Rp109,8 miliar, dengan pagu anggaran Rp354,6 miliar.
• BNN: Efisiensi sebesar Rp998,6 miliar, dengan pagu anggaran Rp2,45 triliun.

Komisi IV

• Kementerian Pertanian: Efisiensi sebesar Rp10,28 triliun, dengan pagu anggaran Rp26,37 triliun.
• Kementerian Kelautan dan Perikanan: Efisiensi sebesar Rp2,12 triliun, dengan pagu anggaran Rp6,22 triliun.
• Kementerian Kehutanan: Efisiensi sebesar Rp1,21 triliun, dengan pagu anggaran Rp5,15 triliun.
• Badan Karantina Indonesia: Efisiensi sebesar Rp395,88 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,42 triliun.
• Badan Pangan Nasional: Efisiensi sebesar Rp160,9 miliar, dengan pagu anggaran Rp329,95 miliar.

Komisi V

Sabtu, 30 Mei 2026 16:20 WIB

DPR RI: APBN Tak Cukup Dongkrak Ekonomi, Swasta Harus Diberi Tumbuh

• Kemen PU: Efisiensi sebesar Rp81,38 triliun, dengan pagu anggaran Rp110,95 triliun.
• Kemenhub: Efisiensi sebesar Rp17,87 triliun, dengan pagu anggaran Rp31,45 triliun.
• Kementerian PKP: Efisiensi sebesar Rp3,66 triliun, dengan pagu anggaran Rp5,27 triliun.
• Kemendes: Efisiensi sebesar Rp1,03 triliun, dengan pagu anggaran Rp2,19 triliun.
• Kementerian Transmigrasi: Efisiensi sebesar Rp47,39 miliar, dengan pagu anggaran Rp122,41 triliun.
• BMKG: Efisiensi sebesar Rp1,42 triliun, dengan pagu anggaran Rp2,82 triliun.
• BASARNAS: Efisiensi sebesar Rp486,09 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,49 triliun.

Komisi VI

• Kemenkop: Efisiensi sebesar Rp155,82 miliar, dengan pagu anggaran Rp473,31 miliar.
• BP Batam: Efisiensi sebesar Rp744,8 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,99 triliun.
• BPKS: Efisiensi sebesar Rp27,4 miliar, dengan pagu anggaran Rp53,49 miliar.

Komisi VII

• BSN: Efisiensi sebesar Rp79,60 miliar, dengan pagu anggaran Rp223,86 miliar.
• TVRI: Efisiensi sebesar Rp455,7 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,54 triliun.
• RRI: Efisiensi sebesar Rp170,90 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,07 triliun.
• Kementerian UMKM: Efisiensi sebesar Rp242,90 miliar, dengan pagu anggaran Rp463,85 miliar.
• Kementerian Pariwisata: Efisiensi sebesar Rp603,80 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,48 triliun.

Komisi VIII

• Kementerian Agama: Efisiensi sebesar Rp12,32 miliar, dengan pagu anggaran Rp78,55 triliun.
• Kementerian Sosial: Efisiensi sebesar Rp970,00 miliar, dengan pagu anggaran Rp79,59 triliun.
• Kemen PPPA: Efisiensi sebesar Rp146,89 miliar, dengan pagu anggaran Rp300,65 miliar.
• BNPB: Efisiensi sebesar Rp470,90 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,43 triliun.
• Badan Penyelenggara Haji: Efisiensi sebesar Rp71,11 miliar, dengan pagu anggaran Rp179,74 miliar.
• BPJPH: Efisiensi sebesar Rp191,06 miliar, dengan pagu anggaran Rp436,81 miliar.

Komisi IX

Minggu, 24 Mei 2026 07:09 WIB

Kronologi Mobil Anggota DPR RI Tabrak Truk di Tol Pasuruan-Probolinggo, Dua Staf Ahli Tewas

• Badan Gizi Nasional: Efisiensi sebesar Rp200,20 miliar, dengan pagu anggaran Rp71 triliun.

Komisi X

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Efisiensi sebesar Rp7,27 triliun, dengan pagu anggaran Rp26,27 triliun.
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Efisiensi sebesar Rp6,78 triliun, dengan pagu anggaran Rp49,82 triliun.
• Kementerian Kebudayaan: Efisiensi sebesar Rp1,09 triliun, dengan pagu anggaran Rp1,27 triliun.
• Perpusnas: Efisiensi sebesar Rp278,85 miliar, dengan pagu anggaran Rp441,82 miliar.
• BRIN: Efisiensi sebesar Rp1,42 triliun, dengan pagu anggaran Rp4,41 triliun.
• BPS: Efisiensi sebesar Rp1,59 triliun, dengan pagu anggaran Rp4,11 triliun.

Komisi XI

• BPKP: Efisiensi sebesar Rp471,49 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,81 triliun.
• Bappenas: Efisiensi sebesar Rp1 triliun, dengan pagu anggaran Rp968,05 miliar.
• LKPP: Efisiensi sebesar Rp49,6 miliar, dengan pagu anggaran Rp117,11 miliar.
• Kementerian Keuangan: Efisiensi sebesar Rp8,99 triliun, dengan pagu anggaran Rp44,20 triliun.

Komisi XII

• Kementerian ESDM: Efisiensi sebesar Rp1,65 triliun, dengan pagu anggaran Rp3,90 miliar.
• Kementerian LH: Efisiensi sebesar Rp325,17 miliar, dengan pagu anggaran Rp754,60 miliar.
• Kementerian Investasi/BKPM: Efisiensi sebesar Rp271,20 miliar, dengan pagu anggaran Rp410,68 miliar.
• BIG: Efisiensi sebesar Rp143 miliar, dengan pagu anggaran Rp209,28 miliar.
• BAPETEN: Efisiensi sebesar Rp47,7 miliar, dengan pagu anggaran Rp109,02 miliar.

Komisi XIII

• Kementerian Hukum: Efisiensi sebesar Rp1,67 triliun, dengan pagu anggaran Rp3,38 triliun.
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Efisiensi sebesar Rp4,49 triliun, dengan pagu anggaran Rp11,46 triliun.
• Kementerian HAM: Efisiensi sebesar Rp60,47 miliar, dengan pagu anggaran Rp113,84 miliar.
• Kementerian Sekretariat Negara: Efisiensi sebesar Rp517,58 miliar, dengan pagu anggaran Rp2,38 triliun.
• Komnas HAM dan Perempuan: Efisiensi sebesar Rp59,95 miliar, dengan pagu anggaran Rp100,57 miliar.
• LPSK: Efisiensi sebesar Rp144,5 miliar, dengan pagu anggaran Rp122,27 miliar.
• BNPT: Efisiensi sebesar Rp153,41 miliar, dengan pagu anggaran Rp275,14 miliar.
• BPIP: Efisiensi sebesar Rp191,60 miliar, dengan pagu anggaran Rp182,82 miliar.
• Setjen DPD: Efisiensi sebesar Rp422,55 miliar, dengan pagu anggaran Rp881,10 miliar.
• Setjen MPR: Efisiensi sebesar Rp224,31 miliar, dengan pagu anggaran Rp744,88 miliar. (RRI.do.id)

Editor : Redaksi