SURABAYA- Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA di Jawa Timur tahun 2026 kembali meledak menjadi skandal publik. Kebijakan sepihak dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dispendik Jatim) dituding sengaja menciptakan "jebakan Batman" birokrasi untuk menyingkirkan anak-anak dari keluarga miskin dan melanggengkan praktik jual beli kursi di bawah meja.
Gelombang amarah ini bukan lagi sekadar keluhan di media sosial. Pada Jumat (12/06/2026) pagi, ruang pengaduan Dispendik Jatim di Surabaya digeruduk massa ibu-ibu yang mengamuk setelah anak-anak mereka terdepak dari sistem secara misterius.
MANIPULASI JALUR ZONASI: Kedekatan Geografis yang "Dihabisi" Nilai Akademik
Kejanggalan paling fatal tahun ini terletak pada pengubahan variabel Jalur Domisili (Zonasi). Jalur yang esensinya memberikan hak pendidikan berdasarkan kedekatan geografis, mendadak disusupi oleh indikator nilai akademik.
Dampaknya mengerikan. Seorang wali murid mengungkapkan kekecewaannya setelah anaknya yang tinggal kurang dari 500 meter dari SMA Negeri 15 Surabaya langsung terpental dari sistem.
"Jika jalur prestasi sudah menggunakan nilai, mengapa jalur zonasi harus dicemari aturan yang sama? Ini bukan regulasi, ini taktik birokrasi untuk mengaburkan transparansi kuota!" kecam salah satu koordinator wali murid.
OPERASI SENYAP PENDAFTARAN 24 JAM
Publik mengendus adanya kesengajaan dalam mepetnya waktu pendaftaran yang dibuka pada 11 Juni dan langsung digembok pada 12 Juni. Durasi super kilat ini dinilai mirip operasi senyap untuk meminimalkan pengawasan publik dan memotong hak sanggah orang tua murid.
Saat ruang pengaduan Dispendik Jatim dikepung warga pada Jumat (12/06) pukul 10.00 WIB, petugas bernama Feri yang berjaga di lokasi menjadi bulan-bulanan protes. Namun, pihak dinas hanya memberikan jawaban normatif dan berlindung di balik algoritma sistem yang tidak transparan.
INDIKASI KUAT JUAL "Kursi Premium"
Kerumitan sistem yang berubah mendadak ini memperkuat dugaan bahwa Dispendik Jatim sengaja menciptakan ruang abu-abu. Ketika sistem dibuat membingungkan dan tertutup, di situlah celah transaksional dan intervensi oknum internal tumbuh subur untuk meloloskan "siswa titipan".
Massa wali murid kini mulai merapatkan barisan untuk melakukan perlawanan hukum. Mereka menuntut adanya audit investigatif independen menyeluruh terhadap Dispendik Jatim atas dugaan maladministrasi akut dan praktik lancung dalam PPDB 2026. Jika reformasi total tidak dilakukan, amarah publik Surabaya dipastikan akan menggulung paksa sistem yang korup ini.
(Wied)
Editor : Redaksi
