SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan kesiapan pembukaan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Meski mengadopsi konsep dari pemerintah pusat, Pemkot Surabaya akan melakukan sejumlah modifikasi agar program ini lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa tujuan utama program ini tetap memberikan akses pendidikan gratis bagi seluruh siswa, terutama dari keluarga kurang mampu.
"Alhamdulillah, di Surabaya pendidikan SD hingga SMP sudah gratis. Bahkan, untuk tingkat SMA sudah digratiskan melalui intervensi dari pemerintah provinsi," ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Senin (17/3/2025).
Selain Sekolah Rakyat, Pemkot Surabaya juga telah menjalankan Program Sekolah Bibit Unggul sejak Agustus 2024. Program ini tidak hanya mencakup pendidikan hingga SMA, tetapi juga menjamin siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.
"Di Surabaya, ada program Sekolah Bibit Unggul. Program ini mirip dengan Sekolah Rakyat, namun fokus pada pendidikan anak-anak dari keluarga miskin hingga mereka lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan," jelasnya.
Berbeda dengan Sekolah Rakyat, yang menyediakan pendidikan secara eksklusif, Sekolah Bibit Unggul memungkinkan siswa dari keluarga miskin bersekolah di sekolah umum. Mereka tinggal di Asrama Bibit Unggul yang disediakan Pemkot Surabaya di UPTD Kalijudan. Bahkan, biaya pendidikan, perlengkapan sekolah hingga akomodasi mereka sepenuhnya ditanggung oleh pemkot.
"Anak-anak yang tinggal di asrama mendapatkan pendidikan akademik sekaligus pembinaan melalui sekolah kebangsaan. Ini bertujuan untuk mendisiplinkan mereka agar lebih mandiri saat memasuki dunia kerja," imbuh Wali Kota Eri.
Wali Kota Eri menuturkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Pemkot Surabaya dalam implementasi Sekolah Rakyat adalah keterbatasan lahan. Sebab, sesuai ketentuan dari pemerintah provinsi, setiap sekolah memerlukan lahan minimal 5 hektare. "Karena kalau di Surabaya tidak ada lahan 5 hektar. Itu sudah kita sampaikan ke provinsi," sebutnya.
Oleh karenanya, Pemkot Surabaya akan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mencari solusi terbaik. Selain itu, pemkot akan menginstruksikan Dinas Sosial (Dinsos) untuk mendata jumlah kelompok rentan yang akan menjadi sasaran program, serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A-PPKB) untuk mematangkan konsep Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap keluarga rentan ekonomi dari Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kami akan mencocokkan data ini dengan Dinas Pendidikan untuk mengetahui anak-anak yang masuk dalam kategori usia SD, SMP, dan seterusnya," jelas Anna.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan mengevaluasi pelaksanaan Sekolah Bibit Unggul yang telah berjalan di UPTD Kalijudan. Hingga saat ini, sebanyak 164 siswa telah mendapatkan intervensi pendidikan hingga ke perguruan tinggi melalui program ini.
"Pada prinsipnya, kami siap menjalankan Sekolah Rakyat sesuai arahan pemerintah pusat. Namun, kami akan melakukan beberapa modifikasi sebagaimana petunjuk dari Bapak Wali Kota agar lebih sesuai dengan kondisi di Surabaya," ujar Anna.
Anna menambahkan bahwa salah satu modifikasi yang akan diterapkan adalah penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum. "Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Sosial terkait teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat ini. Salah satu aspek yang akan diperkuat adalah penguatan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila," pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
