Awasi Pungli SPMB SMA-SMK 2025, DPRD Jatim Lakukan Ini

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Deni Wicaksono
Deni Wicaksono

i

 

SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur siap mengawasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) jenjang SMA/SMK yang berlangsung mulai 19 Mei hingga 3 Juli 2025.

Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono mengatakan, pengawasan akan dilakukan lebih mendalam. DPRD akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah agar pelaksanaan SPMB berjalan adil, transparan dan akuntable.

Terlebih, mengingat tiap tahun persoalan SPMB terus berulang. Mulai dari pungli hingga jual beli kursi.

“Kami DPRD jatim akan terus melakukan pengawasan kembali, karena tiap tahun masih ada ditemui beberapa kendala dan masalah,” ujar Deni Wicaksono dilansir laman PDIP Jawa Timur, Senin (1/6/2025).

Di tahap awal SPMB ini, pihaknya juga sudah mengkoordinasikan persiapan SPMB SMA/SMK ke Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di bawah naungan Pemprov Jatim.

“Di komisi E sudah beberapa kali melakukan rapat kerja untuk menanyakan dan koordinasi bagaimana persiapan dinas pedidikan dan seluruh SMA-SMK negeri dan SLM di bawah ampuan Pemprov Jatim,” sebutnya.

Meski belum ada laporan masuk terkait kecurangan SPMB, pihaknya tetap akan memasifkan pengawasan.

Tentu, hal ini tak bisa dilakukan sendiri. Untuk itu dewan mengajak semua pihak turut mengawasi dan melaporkan ke DPRD Jatim jika menemukan maupun mengalami kecurangan selama masa SPMB SMA/SMK 2025.

“Kalai laporan sampai hari ini belum menemukan. Kami sangat terbuka untuk masyarakat jatim bisa melakukan pengawasan bersama atau yang mengalami sendiri masalah terkait penerimaan siswa baru, bisa lapor ke kami,” pungkas Deni Wicaksono. (pdip)

Berita Terbaru

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

SURAKARTA— Rangkaian upacara bertahtanya Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIV di Keraton Surakarta Hadiningrat …

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…