Mufti Anam Kritik Pertamina Patra Niaga: Nelayan Masih Kesulitan Dapat BBM

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Mufti Anam
Mufti Anam

i

LOMBOK - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengkritik PT Pertamina Patraniaga karena akses masyarakat untuk mendapatkan bensin masih sulit. Bahkan, menurutnya, di beberapa daerah terjadi kelangkaan bahan bakar.

Ia menegaskan fakta ini sangat miris mengingat PT Pertamina Patra Niaga gencar sekali menggaungkan slogan BBM Satu Harga. Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI ke Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Mufti menemukan nelayan yang kesulitan mendapatkan solar. Para nelayan pun ungkapnya sampai harus terpaksa membeli ke pihak ketiga. 

"Kalau logonya tadi BBM satu harga, ini harusnya jadi motivasi. Di NTB ini rakyat (persoalan) kita bukan hanya soal harga, tapi akses terhadap BBM itu sangat susah. Contohnya saja nelayan karena langkanya harus lewat seseorang yang akhirnya kemudian dijual dengan harga tidak normal," ungkap anggota DPR asal Jawa Timur ini dikutip dari laman resmi dpr.go.id (Parlementaria), Minggu, 22 Juni 2025.

 

Selanjutnya, Legislator PDI-Perjuangan itu menegaskan sulitnya mendapatkan bensin di NTB bisa berdampak ke naiknya harga-harga di lokasi wisata. Ia berharap agar masalah ini bisa segera diatasi oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Di NTB sendiri terdapat awasan Ekonomi Eksklusif (KEK) Mandalika yang meliputi area seluas 1.035 hektar yang berfokus pada pengembangan pariwisata, terutama wisata bahari dan olahraga.

Selain sirkuit, KEK Mandalika juga meliputi Pantai Kuta, Pantai Tanjung Aan, Pantai Gerupuk, dan Pantai Serenting yang menawarkan keindahan alam dan spot untuk aktivitas bahari seperti snorkeling dan selancar. (*)

Berita Terbaru

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

SURAKARTA— Rangkaian upacara bertahtanya Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIV di Keraton Surakarta Hadiningrat …

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…