KPK Periksa Gubernur Khofifah di Polda Jatim Kamis Besok Terkait Kasus Dana Hibah

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Khofifah Indar Parawansa
Khofifah Indar Parawansa

i

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa akan diperiksa di Polda Jatim. Orang nomor atu di Jatim ini akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas APBD Jatim 2021-2022.

Pemeriksaan Khofifah dijadwalkan pada Kamis, 10 Juli 2025. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) APBD Jatim 2021-2022.

Demikian diungkapkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025. Ia yakin Khofifah tidak mangkir.

"Kami meyakini saksi akan hadir dan memberi keterangan yang dibutuhkan penyidik dalam penanganan perkara ini," ujar Budi dikutip dari laman resmi RRI.co.id.

Budi juga menjelaskan kenapa pemeriksaan dilakukan di Polda Jatim, bukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

"Terkait perkara ini, secara paralel kami juga sedang melakukan penyidikan di wilayah Jawa Timur," katanya.

Mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, sebelumnya menyatakan dirinya yakin Gubernur Jatim mengetahui soal kasus ini. Menurut dia, Khofifah pasti mengetahui penggunaan dana hibah tersebut karena pelaksananya adalah kepala daerah.

Kusnadi menambahkan sebelum dicairkan dana hibah tersebut dibahas bersama dengan kepala daerah setingkat gubernur.

"Orang dia (Khofifah) yang mengeluarkan, masa dia enggak tahu," ujarnya usai diperiksa KPK beberapa waktu lalu.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap alokasi dana hibah yang diusulkan melalui pokok pikiran (pokir). KPK telah menetapkan 21 tersangka, terdiri dari empat penerima suap dan 17 pemberi suap.

Penerima suap terdiri dari tiga penyelenggara negara dan satu staf penyelenggara negara. Sementara 15 tersangka pemberi suap adalah pihak swasta dan dua lainnya adalah penyelenggara negara. (Sumber: RRI)

Berita Terbaru

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Komisi D DPRD Surabaya Pastikan Kuota SPMB 2026 Cukup

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

Kamis, 04 Jun 2026 11:12 WIB

SURABAYA– Persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Surabaya. Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan (…

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:53 WIB

JAKARTA- Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Rabu, 3 Juni 2026. Selain Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony…

DJ Panti Pijat GION SPA Surabaya Terseret Kasus TPPO Anak di Bawah Umur

DJ Panti Pijat GION SPA Surabaya Terseret Kasus TPPO Anak di Bawah Umur

Rabu, 03 Jun 2026 21:44 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:44 WIB

SURABAYA- Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) anak di bawah umur kembali mencuat. Praktik ini diduga melibatkan seorang pria bernama FR alias FRA,…

Aksi Pencurian Tiang Rambu Parkir Viral di Medsos, Dishub Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Aksi Pencurian Tiang Rambu Parkir Viral di Medsos, Dishub Surabaya Tempuh Jalur Hukum

Rabu, 03 Jun 2026 21:41 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 21:41 WIB

SURABAYA- Sebuah video amatir yang merekam dugaan aksi pencurian fasilitas publik viral di media sosial (medsos). Dalam video yang beredar, terlihat dua orang…

Anas Karno: Warga Butuh Kepastian, Respons Sederhana Bisa Bangun Kepercayaan

Anas Karno: Warga Butuh Kepastian, Respons Sederhana Bisa Bangun Kepercayaan

Rabu, 03 Jun 2026 20:14 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 20:14 WIB

SURABAYA – Pelayanan publik yang berkualitas tidak selalu diukur dari seberapa cepat sebuah persoalan terselesaikan. Bagi masyarakat, perhatian dan komunikasi y…

Ir Sudarmadji : Lelang Calon Pengelolah Bandug Zoo Tidak Bermanfaat

Ir Sudarmadji : Lelang Calon Pengelolah Bandug Zoo Tidak Bermanfaat

Rabu, 03 Jun 2026 15:19 WIB

Rabu, 03 Jun 2026 15:19 WIB

BANDUNG- Pembentukan Tim Pengelolah Sementara (TPS) Bandung Zoo yang digaungkan APECSI harus segera direalisasikan oleh Kementerian Kehutanan, bukan justru…