Sri Mulyani: Anggaran Sekolah Rakyat Capai Rp7 Triliun

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani

i

JAKARTA - Pemerintah menganggarkan Rp7 Triliun untuk program Sekolah Rakyat. Anggaran tersebut diambil dari APBN 2025.

Jumlah itu merupakan keseluruhan dari keperluan operasional Sekolah Rakyat. Baik yang menjadi tanggungjawab Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum hingga Kemendikdasmen.

Demikian disampaikam Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani saat menyambangi Sekolah Rakyat Menegah Atas 10 Jakarta bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Ia memastikan, anggaran operasional untuk 200 Sekolah Rakyat akan meningkat pada tahun berikutnya.

"Tahun ini sekitar Rp 7 triliun untuk Kemensos maupun Kemen PU tidak semuanya di beliau, guru ada di Kemendikdasmen, ini kolaborasi semua. Tahun depan meningkat karena operating-nya 1 tahun untuk 200 sekolah yang akan berjalan," kata Menkeu di Pusdiklatbagprof Kemensos Margaguna, Jakarta Sabtu (9/8/2025), seperti dilansir RRI.co.id

"Ya nanti seluruhnya, kalau anggaran keseluruhan, tapi tidak semuanya di Kemensos. Makanya kalau Pak Mensos bilang anggarannya sekian, anggaran di PU berbeda," katanya.

Alokasi anggaran ini berfokus pada biaya operasional mulai dari asrama, listrik, laptop hingga seragam. Sedangkan untuk alokasi anggaran tahun 2026 akan disampaikan langsung Presiden RI Prabowo Subianto saat membahas APBN bersama DPR.

"(Alokasi anggaran) akan fokus pada operating biaya operasional karena anak-anak mendapat tempat tinggal, listrik, air, internet, seragam, laptop itu. Tadi juga ada pemimpin asrama, guru pendamping, kepala sekolah, hingga guru pengajar masuk dalam operating," ucapnya.

"Untuk tahun ini untuk 157 operating sudah harus disiapkan Agustus atau awal September, tahun depan mencapai 200 (sekolah rakyat). Jadi dianggarkan Presiden nanti tanggal 15 disampaikan APBN 2026 yang akan dibahas dengan DPR termasuk sekolah rakyat anggarannya meningkat cukup besar," ujarnya.

Menkeu mengungkapkan, bahwa program Sekolah Rakyat merupakan ide Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya, agar anak-anak Indonesia tidak terperangkap siklus kemiskinan antar-generasi.

"Jadi ide dari Bapak Presiden waktu kita bicara di dalam rapat kabinet, banyak tercetus karena banyak sekali anak-anak. Terutama dari anak-anak rentan miskin, bagaimana mereka supaya tidak terperangkap dalam siklus kemiskinan antar-generasi," katanya.

"Sehingga Presiden meminta para menteri bagaimana anak-anak ini dimasukkan dalam sekolah yang baik, tidak hanya cukup, tapi sangat baik. Di asrama kan dan kemudian diberikan kegiatan fasilitas dan belajar yang memungkinkan mereka punya confidence," ujarnya.

Ia mengaku bahagia melihat para siswa kembali memiliki harapan untuk masa depannya. "Bahwa mereka memiliki harapan yang tadi mungkin redup atau tidak dan itu kemudian diterjemahkan Pak Menteri Sosial," ucspnya.

"Melalui konsep Sekolah Rakyat anak dari keluarga tidak mampu diasramakan dan diberi kegiatan. Baik kurikuler maupun nonkurikuler," ucap Menkeu.

Ia lantas berpesan kepada para siswa agar terus belajar dengan baik. Serta memanfaatkan kesempatan yang diberikan negara.

"Kalian ini termasuk yang sama negara akan diberikan berbagai fasilitas. Jadi paling tidak kalian bersyukur bahwa negara hadir dan memberikan kesempatan kepada kalian," kata Menkeu. (*)

Berita Terbaru

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong masyarakat agar memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui. Langkah ini…