SURABAYA - DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Jumat (29/8/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni dan dihadiri 36 anggota dewan, Wali Kota Surabaya, Pj Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, BUMD, serta perwakilan Kanwil Perbendaharaan Surabaya II, serta para awak media.
Seluruh fraksi pada dasarnya menyatakan persetujuan terhadap P-APBD 2025. Hampir seluruh fraksi secara bulat memilih menyerahkan nota tertulis kepada pimpinan sidang tanpa dibacakan. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membacakan pandangan akhirnya secara langsung melalui juru bicaranya, H. Faris Abidin, S.Pi.
“Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas penjelasan dan jawaban Wali Kota bersama jajaran pemerintah kota. Namun, dalam pembahasan P-APBD 2025 ini ada beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan,” ujar Faris Abidin saat membacakan pandangan akhir PKS.
Faris menyoroti penurunan drastis anggaran untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Anggaran UMKM tahun ini hanya Rp15,59 miliar. Jumlah itu sangat jauh dibanding tahun 2023 yang mencapai Rp3 triliun. Bahkan tambahan Rp3,9 miliar juga dipangkas menjadi Rp1,6 miliar. Meski kecil, kami berharap anggaran ini tetap dapat terserap sepenuhnya,” tegasnya.
PKS juga menekankan pentingnya menjaga program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) agar tidak terpangkas. “Target perbaikan 2.179 unit rumah hingga akhir tahun harus dilaksanakan. Program ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin,” jelasnya.
Soal transportasi publik, PKS meminta peningkatan layanan agar antusiasme warga tidak terhambat. “Peningkatan pendapatan retribusi Suroboyo Bus menunjukkan minat warga cukup tinggi. Namun skema buy the service untuk menambah rute dan armada masih belum cukup memadai. Kami mendorong agar pemerintah kota lebih serius memperluas layanan ini,” kata Faris.
Ia juga mengapresiasi tambahan anggaran beasiswa Pemuda Tangguh untuk 2.000 mahasiswa dengan nilai Rp23 miliar. “Kami berharap beasiswa ini bisa terserap optimal dan tepat sasaran, sehingga benar-benar meringankan beban mahasiswa Surabaya,” tambahnya.
Di sisi lain, persoalan banjir kembali menjadi sorotan. “Anggaran pengendalian banjir memang cukup besar, tetapi harus diiringi inovasi untuk mengatasi sedimentasi di bozem maupun saluran. Tanpa itu, efektivitasnya tidak maksimal,” ujarnya.
Faris juga menyinggung infrastruktur jalan yang mendapatkan alokasi Rp659 miliar, turun dari Rp711 miliar pada APBD murni.
“Pembangunan jalan dan pembebasan lahan nilainya besar, tetapi serapan di perangkat daerah masih rendah. Ini harus menjadi perhatian,” ungkapnya.
Selain itu, PKS mendorong optimalisasi peran Kader Surabaya Hebat (KSH) agar sesuai kebutuhan lapangan, serta peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan.
“Pelayanan di tingkat paling bawah harus benar-benar hadir untuk membantu warga, bukan sekadar formalitas,” lanjut Faris.
Terkait pendapatan transfer, PKS menilai capaian yang baru 3,42 persen dari target Rp753 miliar masih sangat rendah.
“Pemerintah kota perlu lebih cermat dalam menyusun rencana pendapatan dari dana insentif fiskal, DAU, DAK, maupun dana bagi hasil,” katanya.
Sementara untuk sektor kesehatan, tambahan anggaran carryover sebesar Rp73,7 miliar diharapkan bisa memberi dampak nyata.
“Tambahan ini harus dibarengi peningkatan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan merata, sehingga dapat menekan angka kesakitan di Surabaya,” imbuh Faris.
Pada akhir pandangannya, PKS menegaskan tetap menyetujui perubahan APBD 2025 dengan sejumlah catatan. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS menyatakan menerima perubahan APBD 2025 dengan catatan sebagaimana kami sampaikan di atas,” pungkas Faris. (dims)
Editor : Redaksi
