Faris Abidin Soroti Ketidakseimbangan Program dan Anggaran OPD dalam Pembahasan APBD Surabaya 2026

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Faris Abidin, S.Pi
Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Faris Abidin, S.Pi

i

SURABAYA, bacasaja.id - Pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2026 masih terus bergulir di tiap komisi DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Faris Abidin, S.Pi, menyoroti adanya ketidakseimbangan antara besaran anggaran dan jumlah program yang diajukan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Faris, masih banyak OPD yang belum mampu merancang program secara ideal sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima. Ia mencontohkan, ada OPD dengan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah, namun hanya memiliki satu program utama.

 “Masih jauh dari analisis dan masih jauh dari target, bahkan bisa dikatakan belum ideal. Harusnya anggaran besar itu diimbangi dengan program yang jelas, terukur, dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Faris Abidin melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/10/2025).

Faris menegaskan, Komisi C DPRD Surabaya mendorong agar OPD melakukan kajian ulang terhadap program-program tahun 2026 agar lebih relevan dengan kebutuhan warga.

 “Harapannya, anggaran yang ada bisa menghasilkan program yang benar-benar menyentuh masyarakat. Jangan sampai besar anggaran tapi minim realisasi,” tegas politisi muda PKS ini.

Menanggapi fokus Pemkot Surabaya yang akan menitikberatkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2026, Faris menilai masih ada ruang untuk mengoptimalkan anggaran pada sektor lain yang juga penting. Ia mencontohkan realisasi anggaran tahun 2025 yang tidak seluruhnya terserap sesuai target.

“Kalau serapan anggaran tidak maksimal, tentu bisa dilakukan pergeseran untuk kegiatan lain di OPD yang sama, selama masih sejalan dengan bidang pembangunan. Misalnya untuk program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) atau **PJU (Penerangan Jalan Umum),” jelasnya.

Lebih lanjut, Faris menambahkan bahwa APBD setiap tahun seharusnya mengalami peningkatan karena kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan yang terus berkembang.

“Setiap tahun pasti kebutuhan meningkat, sehingga APBD juga harus menyesuaikan. Tapi tetap, yang paling penting bukan besarannya, melainkan efektivitas penggunaannya,” pungkasnya.

Faris menambahkan, hingga kini DPRD bersama Pemkot Surabaya masih membahas detail total anggaran dalam penyusunan Raperda APBD Surabaya 2026. (dims)

Berita Terbaru

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

SURAKARTA— Rangkaian upacara bertahtanya Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIV di Keraton Surakarta Hadiningrat …

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…