Faris Abidin Soroti Ketidakseimbangan Program dan Anggaran OPD dalam Pembahasan APBD Surabaya 2026

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Faris Abidin, S.Pi
Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Faris Abidin, S.Pi

i

SURABAYA, bacasaja.id - Pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2026 masih terus bergulir di tiap komisi DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Faris Abidin, S.Pi, menyoroti adanya ketidakseimbangan antara besaran anggaran dan jumlah program yang diajukan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Faris, masih banyak OPD yang belum mampu merancang program secara ideal sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima. Ia mencontohkan, ada OPD dengan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah, namun hanya memiliki satu program utama.

 “Masih jauh dari analisis dan masih jauh dari target, bahkan bisa dikatakan belum ideal. Harusnya anggaran besar itu diimbangi dengan program yang jelas, terukur, dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Faris Abidin melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/10/2025).

Faris menegaskan, Komisi C DPRD Surabaya mendorong agar OPD melakukan kajian ulang terhadap program-program tahun 2026 agar lebih relevan dengan kebutuhan warga.

 “Harapannya, anggaran yang ada bisa menghasilkan program yang benar-benar menyentuh masyarakat. Jangan sampai besar anggaran tapi minim realisasi,” tegas politisi muda PKS ini.

Menanggapi fokus Pemkot Surabaya yang akan menitikberatkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2026, Faris menilai masih ada ruang untuk mengoptimalkan anggaran pada sektor lain yang juga penting. Ia mencontohkan realisasi anggaran tahun 2025 yang tidak seluruhnya terserap sesuai target.

“Kalau serapan anggaran tidak maksimal, tentu bisa dilakukan pergeseran untuk kegiatan lain di OPD yang sama, selama masih sejalan dengan bidang pembangunan. Misalnya untuk program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) atau **PJU (Penerangan Jalan Umum),” jelasnya.

Lebih lanjut, Faris menambahkan bahwa APBD setiap tahun seharusnya mengalami peningkatan karena kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan yang terus berkembang.

“Setiap tahun pasti kebutuhan meningkat, sehingga APBD juga harus menyesuaikan. Tapi tetap, yang paling penting bukan besarannya, melainkan efektivitas penggunaannya,” pungkasnya.

Faris menambahkan, hingga kini DPRD bersama Pemkot Surabaya masih membahas detail total anggaran dalam penyusunan Raperda APBD Surabaya 2026. (dims)

Berita Terbaru

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …