SURABAYA — Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Kesehatan dan para kepala puskesmas se-Kota Surabaya untuk membahas pengelolaan anggaran serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Rapat tersebut menyoroti pentingnya pelayanan yang benar-benar prima di seluruh puskesmas, terutama yang beroperasi selama 24 jam.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Malik, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas harus semakin maksimal seiring dengan diberikannya kewenangan pengelolaan anggaran secara mandiri.
“Puskesmas sekarang sudah diberi kewenangan penuh untuk mengelola anggarannya. Maka harus dipastikan semua berjalan baik, mulai dari kondisi bangunan, alat kesehatan, sampai pelayanan terhadap pasien. Jangan sampai ada keluhan warga karena pelayanan yang lambat atau tidak tanggap,” ujar Abdul Malik.
Politisi muda PDI Perjuangan ini juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait proses pengurusan BPJS Kesehatan. Ia meminta agar petugas puskesmas lebih proaktif membantu pasien yang belum memiliki BPJS.
“Kalau ada pasien datang belum punya BPJS, petugas bisa langsung berkoordinasi dengan kelurahan agar segera diaktifkan. Jangan sampai pasien dipingpong dari desa ke puskesmas, itu yang sering dikeluhkan masyarakat,” tegasnya.
Selain menyoroti pelayanan, Abdul Malik juga mengingatkan pentingnya kesiapan bangunan puskesmas menjelang musim penghujan. Ia menekankan agar tak ada fasilitas yang rusak atau terhambat akibat bocor, banjir, maupun gorong-gorong tersumbat.
“Kalau ada atap bocor, tembok retak, atau saluran air tersumbat, segera ditangani. Tidak perlu menunggu karena dana sudah siap. Itulah gunanya kewenangan mandiri,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta pengawasan ketat terhadap program pemberian susu untuk balita dan anak-anak berkebutuhan khusus, agar berjalan tepat sasaran dan sesuai rekomendasi dokter.
“Jangan sampai stok susu habis, dan jangan pula asal memberikan susu. Harus sesuai resep dokter, karena pemberian yang salah bisa berdampak negatif bagi kesehatan anak,” tandasnya.
Abdul Malik menutup dengan menegaskan bahwa seluruh alat dan sarana penunjang pelayanan di puskesmas harus dalam kondisi optimal agar tujuan utama pelayanan prima benar-benar terwujud.
“Komisi D akan terus mengawasi agar masyarakat mendapat manfaat nyata dari dana kesehatan yang digelontorkan,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
