Reni Astuti: Negara Wajib Penuhi Kesejahteraan dan Perlindungan Guru

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Surabaya–Sidoarjo, Reni Astuti
Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Surabaya–Sidoarjo, Reni Astuti

i

SURABAYA – Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Surabaya–Sidoarjo, Reni Astuti, menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban penuh untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru di seluruh Indonesia. Pesan itu ia sampaikan pada momentum Hari Guru Nasional 2025 yang diperingati setiap 25 November.

Reni menyebut guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penjaga peradaban bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara konkret melalui kebijakan yang memberikan kepastian status, peningkatan kesejahteraan, hingga perlindungan hukum bagi para pendidik.

“Negara wajib memenuhi hak-hak guru. Kesejahteraan, perlindungan, dan peningkatan kompetensi bukan sekadar janji, tetapi mandat konstitusi untuk memastikan pendidikan Indonesia semakin maju,” tegasnya.

Politisi PKS tersebut menyoroti masih adanya kesenjangan antara beban kerja guru dan kesejahteraan yang mereka terima, terutama bagi guru honorer. Ia menegaskan Komisi X DPR RI akan terus mengawal agenda reformasi pendidikan, termasuk percepatan penyelesaian status honorer, pemerataan distribusi tenaga pendidik, serta fasilitas belajar yang lebih layak.

Menurut Reni, Hari Guru Nasional harus menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pendidikan yang memosisikan guru sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. (dims)

Berita Terbaru

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

SURAKARTA— Rangkaian upacara bertahtanya Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIV di Keraton Surakarta Hadiningrat …

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…