Reni Astuti Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Banjir–Longsor Sumatera sebagai Bencana Nasional

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti

i

JAKARTA — Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Senin (1/12/2025) terus menambah panjang daftar korban jiwa. Ribuan warga terdampak terpaksa mengungsi karena rumah, sekolah, dan fasilitas umum rusak berat.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban.
“Saya dan semua orang sangat sedih atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Saya turut berduka cita dan berharap para korban diberi ketabahan dan kekuatan,” ujar Reni.

Ribuan Korban, Ratusan Meninggal dan Hilang

Berdasarkan data sementara Pusdatin BNPB per 1 Desember 2025:

  • 604 orang meninggal dunia
  • 464 orang masih hilang
  • Ribuan warga mengalami luka-luka dan kehilangan tempat tinggal

Situasi di lapangan diperparah oleh terbatasnya akses menuju lokasi terdampak, termasuk beberapa titik yang masih terisolasi total.

DPR Desak Penetapan Bencana Nasional

Sebagai Anggota Timwas Kebencanaan DPR RI, Reni menilai skala bencana telah melampaui kapasitas pemerintah daerah. Ia meminta Pemerintah Pusat segera menetapkan status Bencana Nasional.

“Korban yang begitu banyak dan wilayah terdampak yang meluas memerlukan penanganan khusus. Pemerintah perlu mengambil langkah luar biasa untuk kondisi luar biasa ini,” tegasnya.

Reni merujuk UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 7 yang mengatur indikator penetapan Bencana Nasional, mulai dari jumlah korban, luas wilayah terdampak, kerusakan fasilitas publik, hingga terganggunya pelayanan pemerintahan.

Tiga Bupati Akui Kewalahan

Seruan penetapan status Bencana Nasional semakin menguat setelah tiga Bupati di Aceh menyampaikan bahwa mereka kewalahan menghadapi bencana tersebut:

  • Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky
  • Bupati Aceh Selatan Mirwan MS
  • Bupati Aceh Tengah Haili Yoga

Kerusakan masif, jumlah korban besar, serta sulitnya akses evakuasi menjadi alasan utama kebutuhan intervensi nasional.

“Pernyataan tiga Bupati tersebut menjadi alarm bahwa ini bukan bencana biasa. Kapasitas daerah tidak mencukupi,” kata Reni.

Apresiasi untuk Presiden Prabowo

Reni juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian/lembaga yang telah turun langsung ke lokasi serta mengirimkan bantuan sejak hari pertama.

“Respon cepat Pemerintah patut diapresiasi. Kehadiran Presiden dan kementerian/lembaga menunjukkan komitmen nyata dalam situasi yang sangat rumit ini,” ujar Reni.

PKS Salurkan Bantuan Melalui Pemotongan Gaji

Sebagai bentuk empati, Reni menyampaikan bahwa seluruh Anggota DPR RI Fraksi PKS melakukan pemotongan gaji untuk dialokasikan sebagai bantuan kemanusiaan bagi para korban bencana di Sumatera.

Di akhir pernyataannya, Reni mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu dan mendoakan para korban.
“Semoga para penyintas diberi ketabahan dan kekuatan, dan seluruh wilayah terdampak dapat segera pulih seperti sedia kala,” tutupnya. (dims)

Berita Terbaru

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…