SURABAYA - Permasalahan parkir di Surabaya kembali menjadi sorotan. Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Timur menilai kekacauan pengelolaan lahan parkir sudah berlangsung terlalu lama dan Pemerintah Kota Surabaya dinilai belum menghadirkan solusi yang jelas.
Ketua DPD GRIB Jaya Jatim, Akhmad Miftachul Ulum, menegaskan bahwa carut-marut parkir ini tidak bisa lagi dibiarkan tanpa arah kebijakan yang tegas.
“Surabaya ini kota besar. Tapi urusan parkirnya masih kacau. Walikota harus segera mengeluarkan Perwali yang mengatur tata kelola parkir secara transparan dan melibatkan struktur warga. Tanpa aturan yang jelas, kekacauan ini akan terus berulang,” ujar Ulum.
Pengelolaan Parkir Dinilai Semrawut dan Mengundang Penyimpangan
Menurut Ulum, akar persoalan parkir muncul karena adanya pola pengelolaan yang tidak jelas, termasuk keterlibatan pihak ketiga tanpa prosedur yang transparan. Situasi ini menciptakan ruang abu-abu yang memicu keresahan warga, perselisihan, hingga peluang pungutan liar.
“Jika pemerintah membiarkan pihak-pihak masuk tanpa kesepakatan yang resmi, maka yang terjadi adalah ketidakpastian. Warga yang akhirnya dirugikan. Kalau mau dikelola, libatkan RW, Karang Taruna, dan koperasi warga. Kalau tidak, kembalikan ke pemilik tempat. Atau sekalian gratiskan,” tegasnya.
GRIB Jaya Tegaskan Tidak Berkepentingan: Fokus pada Ketertiban, Bukan Kekuasaan
Di tengah isu yang menyeret-nyeret nama ormas, Ulum menegaskan bahwa GRIB Jaya tidak pernah terlibat ataupun memiliki ambisi menguasai lahan parkir. Ia menolak tegas tudingan bahwa GRIB Jaya ingin mengambil peran dalam pengelolaan parkir.
“GRIB Jaya tidak pernah, tidak sedang, dan tidak akan mengincar pengelolaan parkir. Kalau ada yang menuduh demikian, itu keliru. Kami justru ingin membersihkan Surabaya dari pungli dan praktik semrawut yang merugikan warga,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa GRIB Jaya hanya akan berdiri di sisi masyarakat ketika ada pihak yang mencoba memanfaatkan situasi.
“Kami bergerak untuk melindungi warga, bukan untuk menjadi bagian dari masalah. Kalau ada oknum yang mencoba memeras lewat parkir, itu yang akan kami hadapi,” imbuh Ulum.
Mendesak Perwali Tegas: Agar Keuntungan Parkir Tidak Jadi Lahan “Tak Bertuan”
GRIB Jaya Jatim mendesak agar Pemkot Surabaya tidak hanya berwacana, tetapi segera mengeksekusi regulasi yang memastikan pengelolaan parkir berjalan transparan dan akuntabel. Tanpa regulasi, menurut Ulum, kekosongan aturan hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang bermain di wilayah abu-abu.
“Parkir harus menjadi aset sosial yang manfaatnya jelas, bukan wilayah liar yang dikelola tanpa standar. Jika pemerintah tegas, potensi konflik bisa ditekan dan warga bisa merasakan manfaatnya secara nyata,” ujarnya. (dims)
Editor : Redaksi
