SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto, menyoroti belum maksimalnya penerapan sistem paperless di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya, upaya digitalisasi tata kelola pemerintahan yang selama ini digaungkan masih menemui banyak kendala di lapangan.
Herlina mengungkapkan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih sering menggunakan berkas fisik dalam administrasi layanan maupun penyampaian laporan. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan target efisiensi kerja dan percepatan pelayanan publik.
“Surabaya sudah berbicara soal smart city, tapi praktiknya masih banyak meja yang dipenuhi berkas kertas. Ini menunjukkan sistem paperless kita belum berjalan optimal,” ujar Herlina.
Ia menegaskan bahwa penerapan digitalisasi bukan hanya soal mengurangi penggunaan kertas, tetapi juga memastikan alur kerja menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dipantau secara real time.
Herlina mendesak Pemkot untuk melakukan evaluasi menyeluruh, meningkatkan ketersediaan infrastruktur digital, serta memberikan pendampingan kepada aparatur agar mampu beradaptasi dengan sistem berbasis elektronik.
“Kalau ingin benar-benar mewujudkan birokrasi modern, tidak boleh setengah-setengah. Pemkot harus memastikan semua OPD siap dan konsisten menjalankan sistem paperless,” tegasnya.
Editor : Redaksi
